Apakah Gugatan Cerai dan Harta Bersama Dapat Diajukan Secara Bersamaan di Pengadilan?
Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan atas putusan dari pengadilan. Perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama (bagi orang yang beragama Islam) dan Pengadilan Negeri (bagi orang yang bukan beragama Islam). Hal ini terjadi karena Indonesia menganut dualisme yurisdiksi antara peradilan agama dan peradilan umum.
Salah satu akibat dari perceraian ialah terbaginya harta Bersama atau yang biasa disebut dengan harta gono gini. Lantas apakah ketika ingin mengajukan gugatan perceraian dapat sekaligus secara bersama-sama?
Gugatan perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama membolehkan gugatan perceraian diajukan bersama-sama dengan gugatan gono-gini, penguasaan anak, nafkah anak dan nafkah istri sebagaimana diatur pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:
- Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
Namun demikian, gugatan perceraian di Pengadilan Negeri tidak dapat menggabungkan gugatannya bersama-sama dengan gugatan gono-gini sebab berdasarkan Herziene Inlandsch Reglement / HIR (Hukum Acara Perdata) proses persidangan dalam Acara Perdata dimulai terlebih dahulu dengan sidang Perceraian kemudian dilanjutkan dengan sidang gugatan harta gono gini sehingga tidak dapat dilakukan bersamaan.
Menurut Yurispurensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, berbunyi:
- Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain;
Oleh karena itu, terhadap gugatan perceraian yang akan diajukan di Pengadilan Negeri, maka gugatan perceraiannya dahulu yang diajukan, kemudian setelahnya dapat diajukan gugatan mengenai harta gono-gini.
Artikel hukum ini ditulis oleh Fadhilah Nuraini Rustam, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Intern Student di DNT Lawyers. Bila anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait persoalan hukum atau diskusi menarik terkait tindak pidana informasi elektronik, segera hubungi kami di (021) 6329-683 atau email: info@dntlawyers.com atau datang ke kantor kami di Dalimunthe & Tampubolon Lawyers. (www.dntlawyers.com).
