
Informasi Apa Saja yang Harus Disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik untuk Memenuhi Kewajiban Fair Disclosure?
Sumber Foto Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, informasi informasi yang harus disampaikan antara lain: Penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukkan usaha patungan Pengajuan tawaran utnuk...Read More
Apakah Putusan Praperadilan dapat Dilakukan Banding atau Peninjauan Kembali?
Sumber Foto Putusan Praperadilan pada dasarnya tidak dapat diajukan banding dan peninjauan kembali. Tetapi, terdapat pengecualian Putusan Praperadilan tersebut dapat diajukan banding dan peninjauan kembali apabila putusan praperadilan tersebut menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ditemukan indikasi penyelundupan hukum....Read More
Apakah Perusahaan Harus Bertanggung Jawab atas Polusi Udara?
Sumber Foto Banyak masyarakat yang mengeluh karena kualitas udara Jabodetabek yang sangat buruk. Terhadap hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kemudian menghentikan operasi empat perusahaan yang diduga berkontribusi besar terhadap polusi udara di Jabodetabek. Kemenkes menyebutkan kasus ISPA meningkat seiring naiknya kadar...Read More
Apakah Meng-Upload Cuplikan Film atau Series di TikTok Melangar Hak Cipta?
Sumber Foto Meng-upload cuplikan film atau series di tiktok bukan lah merupakan suatu perbuatan yang melanggar Hak Cipta selama para pengunggah cuplikan film atau series tersebut memberikan credit kepada Pencipta karya, serta tidak mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut. Hal tersebut sebagaimana doktrin fair use dalam hukum hak kekayaan...Read More
Kewajiban Pemilik Sertifikat Halal
Sumber Foto Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dasar hukum Sertifikasi Halal ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU Jaminan Produk...Read More
Apakah Netflix Dapat Dikenakan Sensor Komisi Penyiaran Indonesia?
Sumber Foto Netflix dan lembaga Over The Top (“OTT”) lainnya seperti YouTube dan TikTok tidak dapat dikenakan sensor Komisi Penyiaran Indonesia (“KPI”) karena Netflix tidak menggunakan spektrum frekuensi radio sehingga tidak memenuhi unsur kegiatan penyiaran. Merujuk Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”)...Read More
Apakah MoU Mengikat para Pihak?
Sumber Foto Mengikat atau tidaknya suatu MoU, perlu ditinjau dari isi perjanjiannya. Apabila MoU-nya telah memenuhi unsur dan syarat sah perjanjian maka MoU tersebut mengikat para pihak. MoU atau Nota Kesepahaman atau pra-kontrak/Letter of Intent/Gentlement Agreement pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum Indonesia. MoU merupakan perjanjian...Read More
Perbedaan Utang Piutang dan Pinjam Meminjam?
Sumber Foto Utang Piutang diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan bahwa “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di...Read More
Siapa yang Berhak Melakukan Pendaftaran dan Pembatalan Hak Cipta?
Sumber Foto Pihak yang memiliki hak untuk melakukan pendaftaran dan pembatalan atas hak cipta adalah pencipta atau pemegang, pemilik, atau seseorang yang diberikan kuasa terhadap suatu hak cipta tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 74 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut: Pasal 66 “(1) Pencatatan...Read More