Pemegang Saham Tidak Diberikan Dividen oleh Perseroan, Berikut Langkah Hukumnya
Sumber Foto Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham; Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; Menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT; Selain aturan diatas,...Read More
Peningkatan Modal Cacat Prosedur, ini Langkah Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas
Sumber Foto Dalam praktiknya, kerap kali pemegang saham mayoritas mendelusi modal pemegang saham minoritas, diantaranya dengan tindakan peningkatan modal/ penambahan modal. Bagaimana cara menyikapinya? Apa langkah hukum yang dapat ditempuh? Perseroan biasanya menggunakan langkah peningkatan modal melalui organ Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa...Read More
Kapan Kerugian Bumn Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi?
Sumber Foto Terdapat 30 jenis tindak pidana yang diatur dalam UU Tipikor, namun yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara diatur dalam 2 pasal, yakni pasal 2 dan Pasal 3, dan kedua pasal tersebut jamak menjerat direksi BUMN, termasuk kasus yang menjerat Jiwasraya, Pertamina dan Merpati . Adapun pasal 2 dan Pasal 3 berbunyi: Pasal 2 ayat (1) UU...Read More
Akibat Hukum Bagi Direksi BUMN yang Rugi
Sumber Foto Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki ciri khusus sebagai suatu perseroan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai perseroan, BUMN tunduk terhadap segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas...Read More
Apakah Direksi tetap dapat digugat/dituntut jika laporan keuangannya telah mendapatkan status volledig acquitet de charge?
Sumber Foto Acquit diterjemahkan sebagai “to clear (a person) of a criminal charge” (Black Law Dictionary). Acquit et de charge lebih lanjut diartikan sebagai “to set free, release or discharge from an obligation, duty, liability, burden, or from an accusation or charge”. Hal ini berarti dengan acquit et de charge, maka direksi dibebaskan dari...Read More
Apakah Hasil Audit Kantor Akuntan Publik Dapat Dijadikan Sebagai Dasar Perhitungan Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi?
Sumber Foto Pada beberapa kasus tindak pidana korupsi, penyidik dan penuntut umum menggunakan hasil temuan kantor akuntan publik sebagai dasar perhitungan adanya kerugian negara, terutama pada kasus-kasus dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal tersebut menimbulkan perdebatan, apalagi lebih...Read More
