Kapankah Berakhirnya Waktu daripada Perjanjian Kuasa?
Sumber Foto Mengutip Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” halaman 4-5, maka didasarkan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berakhirnya perjanjian kuasa terbagi menjadi 3 (tiga), yakni: 1. Pemberi Kuasa Menarik Kembali secara...Read More
Bisakah Hak Cipta Menjadi Objek Warisan?
Sumber Foto Hak Cipta bisa menjadi objek warisan. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), hak cipta yang dimiliki oleh seorang pencipta yang belum, telah, tidak dilakukan pengumuman, pendisitribusian, atau komunikasi seteleh penciptanya meninggal dunia maka Hak Cipta...Read More
Kewenangan PTUN Mengadili Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan
Sumber Foto Pada umumnya, pelaku tindak pidana korupsi akan diadili di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Akan tetapi, terdapat pandangan menarik yang muncul pasca dilahirkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Beberapa ahli hukum memandang bahwa undang-undang tersebut sebagai langkah yang mempersulit...Read More
Bisakah Pihak Ketiga Dalam Keputusan Tata Usaha Negara Mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara?
Sumber Foto Pihak ketiga dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara. Siapapun orang atau badan hukum dapat mengajukan gugatan sepanjang ia merasa kepentingannya dirugikan, termasuk pihak ketiga. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.41/K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dengan kaidah hukum yang pada...Read More
Kondisi Tertentu yang Mengakibatkan Suatu Perjanjian Wajib Menggunakan Bahasa Asing/Inggris
Sumber Foto Perjanjian yang melibatkan pihak asing, selain wajib ditulis dalam bahasa Indonesia, wajib juga ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa inggris. Suatu perjanjian tidak hanya wajib menggunakan bahasa Indonesia jika melibatkan pihak – pihak yang berasal dari Indonesia, namun wajib juga menggunakan bahasa Nasional...Read More
Sanksi Pidana Terhadap Orangtua yang Mengetahui Adanya Penggunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anaknya tetapi Tidak Melaporkan kepada Pihak Berwajib
Sumber Foto Orangtua yang mengetahui tentang adanya penggunaan atau penyalahgunaan narkotika oleh anaknya tetapi tidak melaporkannya kepada pihak berwajib dapat dikenakan pidana kurungan. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 128 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika), yang menyebutkan bahwa : Pasal 128 ayat...Read More
Apakah Seseorang Yang Mengalami Penyimpangan Seksual Dapat Dipidana?
Sumber Foto Hukum pidana di Indonesia mengatur perihal ketentuan yang dapat membuat seseorang tidak dipidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 44 Ayat (1) menyatakan: “(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena...Read More
Kekuatan Visum Et Repertum dalam Pembuktian di Pengadilan
Sumber Foto Dalam penegakkan hukum pidana, khususnya dalam konteks kejahatan terhadap nyawa dan tubuh, seringkali diperlukan surat tertulis atau Visum et Repertum dari dokter forensik untuk membuat suatu perkara menjadi terang. Visum et Repertum sendiri diatur dalam Pasal 13 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan...Read More
Apakah Setiap Warga Negara Indonesia Dapat Mencalonkan Diri Sebagai Presiden?
Sumber Foto Setiap warga negara Indonesia dapat dan berhak untuk mencalonkan dirinya sebagai Presiden RI. Hal tersebut telah diatur dalam konstitusi negara kita yakni UUD NRI 1945 dalam Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi: “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima...Read More
