Undangan Publik Webinar: Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing
Pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk dunia dan proyeksi pasokan ikan dunia sebesar 187 juta ton pada 2030 mendorong peningkatan permintaan pekerja di kapal ikan. Di Indonesia, selama tahun 2013-2015, terdapat >200.000 ABK Indonesia bekerja di kapal ikan asing (KIA). Sementara, perlindungan HAM Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di kapal ikan asing...Read More
PRESS RELEASE: Keadilan untuk ABK Long Xing 629
JAKARTA – Pada Jumat 8 Mei 2020, 14 orang anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di Kapal Long Xing 629 telah tiba di Jakarta dengan selamat. Serangkaian pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap para ABK, termasuk menjalani karantina kesehatan selama 14 hari sebagai bagian dari protokol Covid-19. Lewat rilis pers ini, DNT Lawyers sebagai kuasa hukum para ABK...Read More
Apakah Pandemic Virus Covid-19 Termasuk Force Majeure?
Sumber Foto Selamat siang DNT lawyers, nama saya ahmad. Saya ingin menanyakan, apakah Pandemic Virus Covid-19 yang ditetapkan oleh Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional termasuk force majure? Jawaban Terimakasih saudara ahmad atas pertanyaannya. Perlu...Read More
Apakah Pengusaha Tetap Memberikan Upah Kepada Para Pekerja yang Bekerja dari Rumah (Work From Home) Akibat Pandemic Covid-19?
Sumber Foto Halo DNT Lawyers, nama saya Eka, saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta yang bergerak dibidang Jasa. Dalam kondisi Pandemic Covid-19 ini saya sudah 1 bulan diminta untuk bekerja dirumah oleh perusahaan di tempat saya bekerja, yang mana sejauh ini saya belum mendapatkan upah/pendapatan yang seharusnya saya terima. Padahal...Read More
Apakah Pandemic Virus Covid-19 Bisa Menjadi Alasan Pengusaha untuk Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)?
Sumber Foto Halo DNT Lawyers, nama saya Pinkan, saya ingin menyampaikan permasalahan saya, beberapa hari yang lalu saya di PHK oleh perusahaan saya. Alasan perusahaan mem-PHK saya, karena perusahaan mengalami masalah keuangan diakibatkan oleh Pandemic Covid-19. Bagaimana solusi atau upaya yang dapat saya lakukan dalam situasi seperti ini ?...Read More
Pemegang Saham Tidak Diberikan Dividen oleh Perseroan, Berikut Langkah Hukumnya
Sumber Foto Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham; Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; Menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT; Selain aturan diatas,...Read More
Peningkatan Modal Cacat Prosedur, ini Langkah Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas
Sumber Foto Dalam praktiknya, kerap kali pemegang saham mayoritas mendelusi modal pemegang saham minoritas, diantaranya dengan tindakan peningkatan modal/ penambahan modal. Bagaimana cara menyikapinya? Apa langkah hukum yang dapat ditempuh? Perseroan biasanya menggunakan langkah peningkatan modal melalui organ Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa...Read More
Kapan Kerugian Bumn Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi?
Sumber Foto Terdapat 30 jenis tindak pidana yang diatur dalam UU Tipikor, namun yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara diatur dalam 2 pasal, yakni pasal 2 dan Pasal 3, dan kedua pasal tersebut jamak menjerat direksi BUMN, termasuk kasus yang menjerat Jiwasraya, Pertamina dan Merpati . Adapun pasal 2 dan Pasal 3 berbunyi: Pasal 2 ayat (1) UU...Read More
Akibat Hukum Bagi Direksi BUMN yang Rugi
Sumber Foto Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki ciri khusus sebagai suatu perseroan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai perseroan, BUMN tunduk terhadap segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas...Read More
