Sumber Foto
Penggunaan data pribadi karyawan untuk meminjam dana dari pinjaman online dapat dikenakan sanksi pidana mengutip ketentuan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berbunyi:
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana...Read More
Sumber Foto
Informasi publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum termuat dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi sebagai berikut:
“a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi...Read More
Sumber Foto
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menerangkan apa saja kriteria penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Putusan tersebut menerangkan terdapat 3 (tiga) sebab atau kriteria untuk dapat mengeluarkan Perppu yakni:
Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat...Read More
Sumber Foto
Pencabutan IUP (Izin Usaha Pertambangan) tanpa peringatan tetap sah meskipun tidak diawali dengan peringatan tertulis dengan syarat pemegang IUP tersebut melaksanakan kegiatan tanpa memiliki persetujuan RKAB dan tidak menyampaikan permohonan RKAB selama 2 tahun berturut-turut sebagaimana hal tersebut diterangkan dalam Pasal 27 Peraturan...Read More
Sumber Foto
Notaris mempunyai batas wilayah jabatan. Hal tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) yang mengatur “Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat...Read More
Sumber Foto
Rechterlijk pardon atau permaafan hakim merupakan suatu konsep yang pada hakikatnya memberikan keluwesan pada hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada seseorang walaupun ia dinyatakan bersalah. Lebih lanjut, Rechterlijk pardon atau permaafan hakim merupakan konsep yang dapat dimaknai sebagai pengampunan oleh hakim atas kuasanya terhadap...Read More
Sumber Foto
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 dalam Surat Keputusan LMKN Nomor: 20160512RKBD/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 Tentang Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Tentang Tarif Royalti Untuk Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klub Malam, dan Diskotek diterangkan besaran tarif royalti sebesar Rp. 60.000 per tiap kursi masing masing untuk Hak...Read More
Sumber Foto
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA No. 13/2016) memberikan beberapa penilaian yang menjadi tolak ukur hakim untuk menilai apakah korporasi melakukan suatu tindak pidana, antara lain:
a. Masuknya suatu...Read More
Sumber Foto
Seseorang dapat melaporkan pelaku penyebaran konten pribadi kepada pihak berwajib apabila penyebaran konten pribadi tersebut bermuatan ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia.
Adapun dasar hukum yang dapat dijadikan dasar laporan tersebut adalah Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19...Read More
Sumber Foto
Menggunakan VR ketika berkendara dapat dijatuhkan sanksi pidana apabila penggunaan tersebut mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana hal tersebut diterangkan dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) yang berbunyi :
”Setiap orang yang mengemudikan...Read More