Hari Maritim Sedunia 2024: Memahami Kewajiban Penggunaan Automatic Identification System bagi Kapal Berbendera Asing di Wilayah Perairan Indonesia

Guna memperingati Hari Maritim Sedunia yang jatuh pada 26 September 2024, International Maritime Organization (IMO) mengusung tema “Navigating the future: safety first!” (Menavigasi masa depan: keselamatan yang utama!). Tema ini berkaitan dengan penerapan Automatic Identification system (AIS) di wilayah perairan internasional. Di Indonesia, penerapan AIS diatur dalam...Read More

Sipil Mengangkat Senjata Saat Perang: Bagaimana Status Perlindungannya?

Masyarakat sipil yang mengangkat senjata dan turut menyerang pihak lawan saat perang dapat kehilangan status perlindungannya. Perang merupakan konflik bersenjata, baik yang terjadi antarnegara, antara negara dan kelompok bersenjata, maupun antarkelompok bersenjata. Pengertian ini sekaligus merujuk kepada taraf perang yang dapat terjadi, baik secara internasional...Read More

Diskusi Hukum dan HAM ke-38: Menuntut Hak Atas Pemulihan bagi Korban TPPO

TPPO harus diakui sebagai bentuk tindak kejahatan terorganisir karena melibatkan berbagai aktor, baik intelektual maupun eksekutor yang bukan hanya aktor sipil (eksekutor), namun juga aktor institusi (regulasi). Meskipun Satgas TPPO Polri sudah berhasil menumpas ratusan kasus TPPO semenjak dibentuk, namun penanganan hukum yang terjadi masih berfokus pada menumpas...Read More

Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Eksploitasi dengan Iming-Iming Pekerjaan Layak di Luar Negeri?

Sumber Foto Perbuatan eksploitasi dengan iming iming pekerjaan layak di Luar Negeri dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berbunyi: Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud...Read More

Apakah WNA Dapat Memiliki Hak Milik atas Tanah di Indonesia Melalui Perjanjian Pinjam Nama (Nominee Agreement)?

Perjanjian pinjam nama (nominee agreement) merupakan suatu konsep perjanjian, di mana terdapat penunjukkan yang dilakukan oleh suatu pihak untuk menunjuk pihak lain dalam hal bertindak atas si pemberi sebagai perwakilan terkait hal-hal khusus. Misalnya, dalam hal kepemilikan tanah, praktik yang marak terjadi adalah perjanjian pinjam nama yang dilakukan oleh warga...Read More

Apakah Seorang Anak Diwajibkan untuk Mengurus Orang Tuanya?

Seorang anak yang sudah dewasa diwajibkan untuk mengurus orang tuanya sebagaimana disebutkan pada Pasal 46 ayat (2) Undang Undang 16 tahun 2019 tentang Perkawinan berbunyi: (2)”Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.” Bagaimana sanksi untuk seorang anak...Read More

Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional

Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) untuk diperingati setiap tanggal 30 Agustus. Peringatan ini diawali oleh adanya peristiwa penghilangan paksa masyarakat yang terjadi di Amerika Latin. Penghilangan paksa juga termasuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM berat yang menjadi sebuah permasalahan global yang terjadi...Read More

Bagaimana Bukti Elektronik dapat Menjadi Bukti yang Sah di Muka Persidangan?

Forensik Digital merupakan tindakan penting untuk memastikan keutuhan dan validitas data dari suatu bukti elektronik agar dianggap sah di hadapan persidangan. Pada penanganan cyber crime yang kerap terjadi, bukti elektronik menjadi hal esensial untuk mencari kebenaran materiil. Akan tetapi, perlu tindakan khusus terhadap bukti elektronik karena sifatnya yang mudah...Read More

Instansi Mana Saja yang Wajib Menjaga Rahasia Bank?

Beberapa instansi yang wajib menjaga rahasia bank antara lain adalah bank dan pihak yang terafiliasi. Bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang memiliki kaitan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanan nasabah sebagaimana yang diamanatkan oleh PBI 2/2000. Selain bank, sesuai dengan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) UU PPSK menyatakan bahwa pihak...Read More

Pewaris Menulis Wasiat di Tembok, Apakah Sah Menurut Hukum?

Wasiat yang ditulis di tembok adalah tidak sah menurut hukum. Hal tersebut karena menurut Pasal 932 KUH Perdata Jo. Pasal 933 KUH Perdata, surat wasiat harus ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewaris yang kemudian harus diserahkan kepada notaris. Sebagaimana kasus yang terjadi di Bandung, ditemukan jenazah Ibu dan Anak yang sudah menyisakan kerangka serta...Read More