Lion Air Wajib Bayar Ganti Rugi Rp 1,25 M ke Ahli Waris Korban

Sumber foto Tentu kita masih berduka atas jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 yang diduga menewaskan seluruh penumpang yang ada di dalam pesawat tersebut. Pertanyaannya, apa tanggung jawab perusahaan penerbangan kepada korban jiwa akibat kecelakaan pesawat?   Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Berdasarkan Pasal 141 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perusahaan penerbangan...Read More

Dasar Hukum OTT dan Tidak Sahnya OTT KPK?

Sumber foto Operasi tangkap tangan (OTT) KPK sebetulnya tidak ada dasar hukum yang spesifik. OTT merupakan istilah yang lazim digunakan dalam operasi tangkap tangan KPK. OTT dilakukan berdasarkan pasal 12 UU KPK yang mengatur tentang penyadapan kemudian pasal-pasal di dalam KUHAP yang mengatur soal tertangkap tangan, penangkapan dan penahanan. Pasal 12 ayat 1 huruf a UU KPK “Dalam...Read More

Bagaimana Prosedur Sah Penggeledahan dan Penyitaan oleh KPK?

Sumber foto; di sini Sedang ramai diberitakan: Penyidik KPK menggeledah rumah bos Lippo Group, James Riady. Pertanyaannya, bagaimanakah prosedur penggeledahan dan penyitaan yang sah untuk perkara tindak pidana korupsi di dalam suatu rumah yang dilakukan oleh KPK? Penjelasan: Melakukan penggeledahan adalah salah satu kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam...Read More

Apa Dasar Seseorang Ditetapkan Sebagai Tersangka Tindak Pidana?

Sumber foto: di sini Pertama perlu kita ketahui pengertian tersangka. Menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.  Soal syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah...Read More

Apakah Partai Politik Yang Menerima Uang Korupsi Dapat Dipidana dan Dibubarkan?

Selamat malam DnT Lawyers, saya ingin bertanya Apakah partai politik yang menerima uang dari hasil korupsi? Soalnya selama ini banyak anggota partai politik yang di proses korupsi, padahal beberapa keterangan menunjukkan kalau uang hasil korupsi juga digunakan oleh Partai Politik, Namun partai politik tidak dikenakan sanksi pidana. Penjelasan: Terima kasih atas pertanyaan Anda yang sangat...Read More

Tidak Mampu Bayar Utang, Apakah Bisa Dipidana?

Sumber foto: di sini Selamat siang DnT Lawyers, saya mengadakan perjanjian utang piutang dengan teman saya, di mana saya meminjam sejumlah uang untuk modal usaha. Dalam perjanjian utang piutang tersebut, saya berjanji akan mengembalikan uang yang saya pinjam itu ditambah bunga pada tanggal yang sudah ditentukan dan disepakati di dalam perjanjian. Namun, ternyata usaha saya tidak berjalan...Read More

Mengenal Rehabilitasi Narkoba

Sebelum membaca lebih lanjut, terlebih dahulu kita pahami perbedaan pengedar dan pengguna narkoba di mata hukum dalam artikel Beda Pemakai dan Pengedar Narkoba di Mata Hukum. Rehabilitasi bagi pengguna telah ditentukan pada pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU Narkotika, telah disusun Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam...Read More

Sanksi Pidana Bagi Perusahaan Yang Tidak Membuat Surat Pengangakatan Bagi Karyawan Tetap?

Sumber foto: di sini Selamat Siang Pak Boris Tampubolon, saya adalah karyawan tetap di salah satu perusahaan, tapi surat pengangkatan saya belum juga ada (dibuat) padahal sudah saya ingatkan dan mintakan berkali-kali kepada pihak perusahaan. Pertanyaan saya apakah ada sanksi pidana bagi perusahaan bila tidak membuat surat pengangkatan bagi karyawan tetap (PKWTT)? Andi- Jakarta. Intisari:...Read More

Ini Dia Daftar Pekerjaan Yang Tidak Boleh Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing

Sumber foto: di sini Apa saja pekerjaan yang tidak boleh diduduki oleh Tenaga Kerja Asing di Indonesia? Jawab: Intisari: Pasal 46 UU Ketenagakerjaan dan Kepmenaker No. 40/2012 mengatur bahwa tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu. Penjelasan lebih lanjut bisa di bawah ini. Pasal 46 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No....Read More

Apakah Pemberian Tagihan Atau Invoice Bisa Menjadi Bukti Bahwa Debitur Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih?

Sumber foto: di sini Apakah faktur atau invoice/tagihan yang diberikan kepada debitur tapi tetap tidak dibayarkan oleh debitur sudah cukup membuktikan bahwa utang debitur telah jatuh tempo dan bisa ditagih menurut UU Kepailitan? Jawab: Intisari: Adanya faktur atau invoice/tagihan yang diberikan kepada debitur belum cukup membuktikan bahwa debitur telah lalai/jatuh tempo, kecuali di...Read More