
Kuorum dan Mata Acara RUPS
Sumber Foto Kuorum dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan dua hal yang saling bersingunggan dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas). Mata acara RUPS harus memenuhi kourum yang diatur...Read More
Apakah Penggunaan Data Pribadi Karyawan untuk Meminjam Dana dari Pinjaman Online dapat Dikenakan Sanksi Pidana?
Sumber Foto Penggunaan data pribadi karyawan untuk meminjam dana dari pinjaman online dapat dikenakan sanksi pidana mengutip ketentuan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana...Read More
Apa Saja Informasi Publik yang Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum?
Sumber Foto Informasi publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum termuat dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi sebagai berikut: “a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi...Read More
Apa Saja Kriteria Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?
Sumber Foto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menerangkan apa saja kriteria penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Putusan tersebut menerangkan terdapat 3 (tiga) sebab atau kriteria untuk dapat mengeluarkan Perppu yakni: Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat...Read More
Apakah Pencabutan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Perusahaan Tetap Sah Meskipun Tanpa Peringatan Tertulis?
Sumber Foto Pencabutan IUP (Izin Usaha Pertambangan) tanpa peringatan tetap sah meskipun tidak diawali dengan peringatan tertulis dengan syarat pemegang IUP tersebut melaksanakan kegiatan tanpa memiliki persetujuan RKAB dan tidak menyampaikan permohonan RKAB selama 2 tahun berturut-turut sebagaimana hal tersebut diterangkan dalam Pasal 27 Peraturan...Read More
Apakah Notaris Mempunyai Batas Wilayah Jabatannya?
Sumber Foto Notaris mempunyai batas wilayah jabatan. Hal tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) yang mengatur “Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat...Read More
Mengenal Konsep Permaafan Hakim dalam KUHP yang Baru
Sumber Foto Rechterlijk pardon atau permaafan hakim merupakan suatu konsep yang pada hakikatnya memberikan keluwesan pada hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada seseorang walaupun ia dinyatakan bersalah. Lebih lanjut, Rechterlijk pardon atau permaafan hakim merupakan konsep yang dapat dimaknai sebagai pengampunan oleh hakim atas kuasanya terhadap...Read More
Berapa Besaran Tarif Royalti yang Perlu Dibayarkan oleh Pelaku Usaha Restoran ke LKMN?
Sumber Foto Berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 dalam Surat Keputusan LMKN Nomor: 20160512RKBD/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 Tentang Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Tentang Tarif Royalti Untuk Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klub Malam, dan Diskotek diterangkan besaran tarif royalti sebesar Rp. 60.000 per tiap kursi masing masing untuk Hak...Read More
Apa Saja Penilaian Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana?
Sumber Foto Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA No. 13/2016) memberikan beberapa penilaian yang menjadi tolak ukur hakim untuk menilai apakah korporasi melakukan suatu tindak pidana, antara lain: a. Masuknya suatu...Read More