Jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan perlindungan finansial bagi pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko seperti kecelakaan kerja, kematian, atau kehilangan pekerjaan. Perlindungan ini bergantung pada kepesertaan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai. Pendaftaran pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan untuk memastikan hak pekerja atas perlindungan jaminan sosial tetap terpenuhi.
Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Kewajiban ini juga mencakup pelaporan data kepesertaan yang akurat, termasuk jumlah pekerja dan upah yang diterima. Perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian pekerja, melaporkan upah lebih rendah daripada yang sebenarnya, atau tidak mengikutsertakan pekerja dalam program yang diwajibkan dapat dikategorikan sebagai Perusahaan Daftar Sebagian (PDS).
Praktik tersebut dapat menghambat pemenuhan hak pekerja atas perlindungan jaminan sosial sesuai dengan kondisi pekerja yang sebenarnya. Untuk menindak pelanggaran kewajiban tersebut, Pasal 17 UU BPJS mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pengenaan sanksi ini ditujukan untuk mendorong pemberi kerja memenuhi kewajiban pendaftaran dan memastikan pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial sebagaimana mestinya.
Apabila pekerja mengetahui bahwa dirinya belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dapat memeriksa status kepesertaan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan dan meminta klarifikasi kepada perusahaan. Jika perusahaan tidak menindaklanjuti hal tersebut, pekerja dapat menghubungi BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai status kepesertaannya.
Pekerja juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada instansi ketenagakerjaan yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan perlu memenuhi kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja yang berhak memperoleh jaminan sosial, disertai pelaporan data kepesertaan yang akurat. Kepatuhan tersebut diperlukan agar perlindungan yang diterima pekerja sesuai dengan kondisi sebenarnya sekaligus mencegah timbulnya sanksi akibat pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan.
Bila Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait persoalan hukum, segera hubungi kami di:
Telp: (021) 2206-4438
Email: info@dntlawyers.com
atau datang langsung ke kantor DNT Lawyers di Harmoni Plaza Blok F-10, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat.
Artikel hukum ini ditulis oleh Grace Mayda Arnelica Thony – Intern DNT Lawyers.
Referensi
- Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- BPJS Ketenagakerjaan, “Apa Itu PDS Ini Cara agar Perusahaan Aman dari Kategori PDS,” tersedia pada https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/18971/artikel-apa-itu-pds-ini-cara-agar-perusahaan-aman-dari-kategori-pds.bpjs.
- Niatman Aperli Gea, “Can a Company Be Criminally Prosecuted for Not Registering Employees with BPJS?,” tersedia pada https://literasihukum.com/en/can-a-company-be-criminally-prosecuted-for-not-registering-employees-with-bpjs.
- Diva Lufiana Putri, “Perusahaan Tak Daftarkan Pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, Ini Sanksi dan Cara Lapornya!,” tersedia pada https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/19/210000665/perusahaan-tak-daftarkan-pekerja-ke-bpjs-ketenagakerjaan-ini-sanksi-dan.
