Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Modus Operasi Pinjaman Online: Tinjauan Hukum dan Perlindungan terhadap Konsumen di Indonesia

Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Modus Operasi Pinjaman Online: Tinjauan Hukum dan Perlindungan terhadap Konsumen di In

Modus penipuan baru yang berkaitan dengan aktivitas ilegal berbasis digital menunjukkan bahwa kerugian korban tidak lagi terbatas pada kehilangan uang, tetapi juga dapat melibatkan penyalahgunaan data pribadi.

Modus tersebut menimbulkan persoalan hukum yang berbeda dari penipuan biasa. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk menjangkau tindakan pelaku yang menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong untuk membuat korban menyerahkan uang. Namun, ketika data pribadi korban digunakan tanpa hak untuk menciptakan utang atau tagihan, perbuatan tersebut juga dapat masuk dalam rezim Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal 65 ayat (3) jo. Pasal 67 ayat (3) UU PDP melarang penggunaan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU PDP, Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan memperoleh ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadinya.

Persoalan menjadi lebih serius ketika pelaku menggunakan data pribadi korban untuk mengajukan pinjaman atas nama korban. Dalam salah satu kasus, korban menerima dana sebesar Rp9 juta dan pada malam yang sama diminta oleh seseorang melalui WhatsApp untuk mengembalikan dana tersebut. Namun, enam hari kemudian, korban justru menerima tagihan sebesar Rp15,8 juta dari aplikasi yang tidak pernah digunakan oleh korban.

Modus ini tidak hanya merupakan penipuan, tetapi juga berpotensi menjadi penyalahgunaan data pribadi. Pasal 492 KUHP dapat digunakan terhadap tipu muslihat yang menyebabkan korban menyerahkan uang, sedangkan penggunaan data pribadi korban untuk membuat pinjaman tanpa hak dapat dikenakan Pasal 65 ayat (3) jo. Pasal 67 ayat (3) UU PDP. Dalam kasus ini, tagihan Rp15,8 juta menjadi persoalan utama karena muncul atas identitas korban, meskipun korban tidak pernah mengajukan pinjaman maupun menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu, korban memiliki hak untuk menggugat dan memperoleh ganti rugi berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU PDP.

Masyarakat yang menerima dana yang tidak pernah diminta sebaiknya tidak menggunakan maupun langsung mengembalikannya kepada pihak yang tidak dikenal. Simpan bukti transfer, percakapan, dan tagihan, kemudian segera laporkan kepada bank dan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Bagi korban, bukti tersebut penting untuk menunjukkan bahwa tidak pernah ada pengajuan atau persetujuan pinjaman serta mendukung upaya hukum berdasarkan UU PDP.

 

Bila Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait persoalan hukum, segera hubungi kami di:

Telp: (021) 2206-4438
Email: info@dntlawyers.com
atau datang langsung ke kantor DNT Lawyers di Harmoni Plaza Blok F-10, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat.

 

Artikel hukum ini ditulis oleh Qanita Fakhira – Intern DNT Lawyers.

 

 

Referensi

Related Posts
WhatsApp chat