Siapa yang Bertanggung Jawab atas Kerugian Akibat Pohon Tumbang? Tinjauan Hukum mengenai Tanggung Jawab Pemilik dan Pengelola Pohon

Penanaman pohon di pinggir jalan sudah menjadi pemandangan umum di berbagai wilayah perkotaan. Selain memiliki fungsi untuk memperindah lingkungan, pohon juga berperan dalam meningkatkan kualitas udara dan mengurangi polusi. Namun, saat musim hujan atau cuaca ekstrem, pohon-pohon tersebut berisiko tumbang dan menimpa kendaraan hingga membahayakan pengguna jalan. Lantas, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat tumbangnya pepohonan tersebut?

Sebelum membahas pertanggungjawabannya, perlu diketahui perbedaan antara Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan privat sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan ketentuan tersebut, RTH publik dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, seperti taman kota dan jalur hijau di sepanjang jalan. Sementara itu, RTH privat berada di lahan milik perseorangan atau pihak swasta, seperti halaman rumah dan pekarangan gedung. Perbedaan ini menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan pohon, yakni pemerintah daerah atau pihak yang berwenang untuk RTH publik dan pemilik atau pihak yang menguasai lahan untuk RTH privat.

Seperti contohnya, apabila terdapat kejadian pohon tumbang yang berlokasi di RTH publik, masyarakat dapat mengajukan santunan kepada pemerintah daerah setempat. Seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengatur pemberian santunan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Santunan/Asuransi Pohon Tumbang di DKI Jakarta. Santunan tersebut diberikan oleh pemerintah daerah terhadap berbagai bentuk kerusakan, seperti kerusakan kendaraan dan bangunan akan mendapatkan maksimal Rp25 juta ataupun korban meninggal dunia akan mendapatkan maksimal Rp50 juta.

Namun, untuk mengajukan santunan tersebut, pemohon yang terdampak perlu melampirkan beberapa bukti, yaitu foto kejadian dan kerusakan, surat keterangan kepolisian, serta fotokopi KTP. Lebih khusus lagi untuk kerusakan kendaraan, pemohon juga wajib melampirkan fotokopi STNK atau BPKB dan surat pernyataan bermaterai bahwa kendaraan tersebut tidak diasuransikan. Akan tetapi, peraturan pemerintah setiap daerah dapat berbeda-beda. Apabila daerah tersebut tidak menyediakan mekanisme pemberian ganti kerugian terhadap masyarakat yang terdampak, para korban tersebut dapat mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Gugatan ini dapat diajukan apabila terdapat perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang menyebabkan kerugian, misalnya tidak dilakukannya pemeliharaan terhadap pohon yang diketahui berisiko tumbang. Walaupun begitu, korban yang menempuh jalur gugatan juga perlu membuktikan adanya perbuatan atau kelalaian tersebut, kerugian yang dirasakan, hingga hubungan sebab akibat di antara keduanya. Oleh karena itu, penentuan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian akibat pohon tumbang perlu mempertimbangkan pihak yang berkewajiban memeliharanya, dengan memperhatikan mekanisme ganti kerugian yang tersedia di daerah setempat, baik dengan meminta santunan ataupun mengajukan gugatan.

 

Bila Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait persoalan hukum, segera hubungi kami di:

Telp: (021) 2206-4438
Email: info@dntlawyers.com
atau datang langsung ke kantor DNT Lawyers di Harmoni Plaza Blok F-10, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat.

 

Artikel hukum ini ditulis oleh Grace Mayda Arnelica Thony – Intern DNT Lawyers.

 

 

Referensi

Related Posts
WhatsApp chat