RUNTUTAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM LINGKUNGAN PEKERJAAN
Pertanyaan:
Selamat pagi DNT Lawyers, perkenalkan nama saya Imadudin. Apabila terjadi perselisihan antara pemberi kerja dengan para tenaga kerja, bagaimana langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut?
Jawaban:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) mekanisme penyelesaian dalam lingkungan pekerjaan atau biasa disebut perselisihan hubungan industrial wajib diawali melalui perundingan bipartit, apabila gagal dapat melalui perundingan tripartit. Upaya terakhir penyelesaian perselisihan dilakukan antara melalui arbitrase atau pengadilan hubungan industrial.
Sudah seyogyanya dalam praktik hukum, jika terdapat perselisihan hukum sebisa mungkin diselesaikan tanpa melalui jalur pengadilan. Berlaku juga dalam lingkungan pekerjaan berdasarkan Pasal 3 UU PPHI ditegaskan bahwa segala bentuk perselisihan dalam lingkungan pekerjaan (hubungan industrial) wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui perundingan bipartit dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
Apabila upaya perundingan bipartit gagal dilaksanakan, selanjutnya dapat dilakukan upaya perundingan tripartit. Perundingan tripartit yang diatur dalam UU PPHI hanya meliputi mediasi hubungan industrial dan konsiliasi hubungan industrial. Kedua jenis penyelesaian tersebut sama-sama didampingi oleh pihak ketiga baik mediator ataupun konsiliator yang ditetapkan oleh menteri. Tujuan dari adanya perundingan tripartit tidak berbeda dengan perundingan bipartit, yakni demi mencapai mufakat perdamaian antara pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga.
Upaya penyelesaian jika perundingan tripartit gagal, maka terlebih dahulu dapat diajukan melalui mediasi. Namun perselisihan yang dapat diselesaikan melalui mediasi meliputi perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh.
Langkah hukum paling akhir yang dapat diupayakan ialah melalui pengadilan hubungan industrial. Adapun hukum acara yang diterapkan dalam pengadilan hubungan industrial yakni menggunakan hukum acara perdata. Segala jenis perselisihan berdasarkan UU PPHI dapat diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial.
Dengan demikian, penyelesaian perselisihan atau sengketa dalam hubungan industrial pada dasarnya tidak berbeda dengan umumnya sengketa hukum, yakni terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya di luar pengadilan (perundingan bipartit dan tripartit), selanjutnya jika gagal melalui upaya pengadilan (arbitrase dan pengadilan hubungan industrial).
Artikel hukum ini ditulis oleh Fa’iq Muzhaffar Syach – Intern DNT Lawyers.
Bila Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait persoalan hukum, segera hubungi kami di (021) 2206-4438 atau email: info@dntlawyers.com atau datang ke kantor kami di Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (www.dntlawyers.com).
