JAKARTA – Pada Jumat 8 Mei 2020, 14 orang anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di Kapal Long Xing 629 telah tiba di Jakarta dengan selamat. Serangkaian pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap para ABK, termasuk menjalani karantina kesehatan selama 14 hari sebagai bagian dari protokol Covid-19.

Lewat rilis pers ini, DNT Lawyers sebagai kuasa hukum para ABK akan menguraikan kronologi yang terjadi pada para ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629, sekaligus menjelaskan tentang langkah-langkah hukum yang akan ditempuh untuk memulihkan hak korban yang menjadi korban perdagangan orang (perbudakan modern/modernslavery).

Selaku kuasa hukum, DNT Lawyers akan menyampaikan beberapa hal terkait pendampingan hukum dan tindakan yang akan dilakukan demi memberikan keadilan pada ABK tersebut:

DNT LAWYERS MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM BERSAMA APIL (ADVOCATES FOR PUBLIC INTEREST LAW) KOREA SELATAN

Ketika memasuki perairan Korea Selatan, ada 15 ABK Indonesia yang berada di Kapal Long Xing 629. Mereka kemudian dipindahkan ke Kapal Tian Yu 8 dan Long Xing 605 yang akan berlabuh di Busan. Sementara itu, Long Xing 629 beserta ABK Tiongkok melanjutkan pelayaran kembali ke China.

Kapal Tian Yu 8 dan kapal Long Xing 605 telah berada di perairan Busan sejak 14 April 2020. Namun Otoritas Imigrasi Korea Selatan mengharuskan ABK tetap berada di atas kapal selama 10 hari sebagai bagian dari Protokol Covid-19. Para ABK baru diizinkan turun pada 24 April, kemudian mereka menjalani karantina Covid-19 selama 14 hari di Hotel Ramada. Karantina ini difasilitasi oleh agen awak kapal Fisco Marine Corporation Busan.

Selama menjalani karantina, tim APIL Korea Selatan melakukan interview dengan ABK Indonesia. Dari hasil wawancara tersebut ditemukan bukti secara kuat adanya eksploitasi dan kemungkinan perdagangan orang.

APIL kemudian berkoordinasi dengan DNT Lawyers dan Environmental Justice Foundation (organisasi nirlaba yang berbasis di London, Inggris) untuk mendalami fakta-fakta yang mereka temukan, sekaligus mendorong pemerintah Indonesia agar segera melakukan upaya hukum terkait kasus pelanggaran HAM tersebut. Karena operasi dan awak kapal bukan berasal dari Korea Selatan, APIL mengirimkan semua bukti dokumen dan video kepada DNT Lawyers untuk ditindak di Indonesia.

JASAD AWAL KAPAL YANG MENINGGAL SELAMA PELAYARAN AKAN DIBUANG KE LAUT

Long Xing 629 telah beroperasi sejak 15 Februari 2019, dan selama lebih dari 13 bulan beroperasi di Perairan Samoa (tepatnya di wilayah RFMO Western & Central Pacific Fisheries Commission). Kapal terus berada di tengah laut tanpa pernah bersandar di daratan atau pulau.

Pada Desember 2019, dua orang ABK bernama Sepri, Alfatah meninggal disebabkan oleh penyakit misterius yang memiliki ciri-ciri sama, yakni badan membengkak, sakit pada bagian dada, dan sesak nafas. Sepri dan Alfatah mengalami sakit selama 45 hari sebelum meninggal. Selanjutnya pada Maret 2020, Ari mengalami sakit yang sama selama 17 hari sebelum akhirnya meninggal pada 30 Maret 2020.

Selama sakit, kapten kapal hanya memberikan obat-obat yang tidak dapat dipahami ABK Indonesia karena tertulis dalam bahasa China, juga diduga telah kadaluarsa. Kapten juga menolak permintaan para ABK Indonesia untuk membawa temannya yang sakit ke rumah sakit di Samoa. Pada masa kritis itu, Alfatih dipindahkan ke Kapal Long Xing 802, dan Sepri ke Long Xing 629. Mereka meninggal di kedua kapal tersebut.

Para ABK Indonesia telah meminta agar jenazah rekan mereka disimpan di tempat pendingin agar dapat dibawa pulang ke Indonesia. Namun kapten kapal menolak dan justru melarung jenazah tersebut ke tengah laut. Berikut rincian mengenai meninggalnya tiga ABK Indonesia tersebut:

SATU ORANG ABK MENINGGAL DI BUSAN

Setelah berlabuh di Busan untuk menjalani karantina 14 hari di Hotel Ramada, ABK Effendi Pasaribu mengalami sakit misterius yang sama dengan rekan-rekan terdahulu. Sayangnya Effendi tidak langsung dibawa ke rumah sakit padahal gejala badan bengkak dan sesak nafas sudah dirasakan Effendi Pasaribu sejak Februari 2020, atau 2 bulan sebelum berlabuh di Busan.

Baru pada 26 April malam Effendi dibawa ke UGD Busan Medical Centre karena kondisinya yang semakin kritis. Namun akhirnya Effendi meninggal pada 27 April 2020 pagi waktu Busan.

SEMUA ABK MENGALAMI EKSPLOITASI DAN DIDUGA MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Selain peristiwa meninggalnya empat ABK dengan penyakit misterius, ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629 juga mengalami eksploitasi dan menjadi korban perdagangan orang dengan detail sebagai berikut:

1. Jam kerja yang mengharuskan para ABK bekerja selama 18 jam setiap hari. Jika kebetulan pada saat itu tangkapan ikan sedang berlimpah, para ABK harus kerja terus-menerus selama 48 jam tanpa istirahat.
2. Selama 13 bulan, kapal terus berada di tengah laut tanpa pernah berlabuh atau melihat daratan. Hal ini diduga karena kapal melakukan aktivitas illegal sehingga menghindari pemeriksaan petugas di pelabuhan. Juga diduga untuk membatasi akses ABK untuk dapat mengadu ke pihak lain tentang kondisi tidak manusiawi diatas kapal.
3. ABK Indonesia hanya diberikan air sulingan dari air laut yang masih sangat asin, sedangkan ABK Tiongkok meminum air mineral dalam kemasan botol. Beberapa penelitian menunjukkan kebanyakan minum asin dapat menyebabkan hipertensi dan jantung.
4. Dua orang ABK Indonesia mengalami kekerasan fisik oleh wakil kapten dan ABK senior Tiongkok.
5. Gaji selama tiga bulan pertama tidak diberikan secara utuh karena alasan biaya administratif. Padahal menurut ketentuan dalam UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pembebanan biaya rekrutmen kepada pekerja merupakan tindak pidana.
6. Pembayaran gaji tidak sesuai kontrak. ABK tidak mendapatkan haknya sesuai perjanjian. Ada ABK yang hanya mendapatkan USD 120 atau Rp 1,7 juta setelah bekerja selama 13 bulan. Padahal seharusnya ABK berhak mendapatkan minimum 300 USD setiap bulan.
7. ABK sering diberi makanan berupa umpan ikan yang berbau sehingga mereka mengalami gatal dan keracunan makanan.
8. ABK Indonesia diberi makanan berupa sayur-sayur dan daging ayam yang sudah berada di freezer sejak 13 bulan, sedangkan ABK Tiongkok selalu memakan dari bahan yang masih segar yang di supply dari kapal lain dalam satu group.
9. Koki Tiongkok membuat 2 pembagian masakan, yaitu makanan khusus ABK Tiongkok yang seluruhnya lebih segar dan menggunakan air minum botol, dan makanan khusus ABK Indonesia dengan makanan lama yang tidak segar dan berbau.
10. Kontrak kerja (Perjanjian Kerja Laut) memuat unsurt yang membuat ABK berada dalam kondisi rentan, antara lain jam kerja tidak terbatas semuanya ditentukan kapten, hanya boleh makan makanan yang disiapkan tidak boleh komplen walau yang ada tidak layak atau bertentangan dengan agama, tidak boleh membantah perintah apapun dari kapten, tidak boleh melarikan diri dari kapal, dll.
11. Kontrak kerja memuat informasi yang tidak benar, seperti misalnya dalam kontrak disebut kapal berbendera Korea Selatan, nyatanya kapal berbendera Tiongkok.

PIHAK AGENSI TIDAK MELAKUKAN PENGAWASAN SEBAGAIMANA MESTINYA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN HIDUP YANG LAYAK BUAT PARA ABK KAPAL YANG DIPEKERJAKAN DI KAPAL LONG XING 629

Umumnya ABK yang direkrut adalah memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang lemah. Karena putus asa mencari pekerjaan layak di dalam negeri, para korban didatangi oleh calo penempatan tenaga kerja (biasa disebut sponsor), dan menjanjikan ada pekerjaan yang layak dengan iming-iming gaji besar. Jika setuju, maka para korban akan dibawa ke agen penyalur ABK, tugas sponsor berhenti sampai disini dan kemudian mendapatkan uang dari agen penyalur. Setelah itu, agen penyalur akan bekerjasama dengan pemilik kapal untuk penempatan ABK.

Pada kasus ini, Pihak agensi diduga tutup mata dan melepaskan tanggung jawab tentang situasi dan nasib Para ABK setelah berada di Kapal Long Xing 629. Agensi tidak melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan hidup yang layak Para ABK tersebut, sehingga ABK harus hidup ditempat yang tidak layak dengan makanan dan minuman yang tidak manusiawi. Lebih parahnya lagi, Agensi yang seharusny mengirimkan uang kepada keluarga ABK, juga tidak dilaksanakan. Padahal secara hukum agensi bertanggungjawab terhadap ABK dalam masa pra kerja, saat kerja dan pasca kerja (pemulangan).

“ini jelas bentuk perbudakan modern, dimana pihak Penyalur (agensi) tutup mata akan hal ini dan hanya mengejar keuntungan semata”

LONG XING 629 MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DENGAN MENANGKAP IKAN YANG DILINDUNGI

Kapal Long Xing 629 tergabung dengan grup lainnya seperti Long Xing 806, Long Xing 805, Long Xing 630, Long Xing 802, Long Xing 605, dan Tian Yu 8 di bawah bendera Dalian Ocean Fishing Co., Ltd. Seharusnya grup ini menangkap tuna karena menggunakan alat tangkap long line. Namun faktanya, mereka juga memiliki alat tangkap untuk menangkap hiu dan spesies dilindungi lainnya.

Hasil tangkapan berupa 20 ekor hiu  per hari biasanya akan ditransfer ke kapal lain di tengah laut. Pada periode tangkapan terakhir, mereka memiliki 16 box yang masing-masing berisi 45 kilogram sirip hiu.

DNT LAWYERS MENDUKUNG SIKAP PEMERINTAH

Sejak pemberitaan mengenai dugaan perbudakan ABK Indonesia di kapal Long Xing 629 menjadi trending di berbagai pemberitaan internasional, Pemerintah Indonesia telah bergerak cepat untuk melakukan pendampingan, pemulangan dan membentuk tim untuk investigasi mendalam terhadap kasus ini.

Rapat tingkat menteri telah dilaksanakan beberapa kali dengan penyampaian kebijakan ke publik antara lain:

1. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) membentuk tim investigasi untuk menyelidiki proses penempatan ABK yang diduga dieksploitasi di atas Kapal Long Xing 629.
2. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengupayakan pekerjaan tetap untuk 14 ABK.
3. Kementerian Luar Negeri akan meminta tanggung jawab dari pihak-pihak terkait, seperti agensi.

Diharapkan semua kebijakan ini memiliki dampak positif bagi para ABK yang sudah lebih dari setahun ini mengalami eksploitasi. Realisasi kebijakan harus segera dilaksanakan sehingga setidaknya bisa mengobati luka psikis para korban.

DNT LAWYERS BERHARAP AGAR PELAKU DIHUKUM, DAN PARA KORBAN MENDAPAT KEADILAN

Pengungkapan kasus dugaan perbudakan di Kapal Long Xing 629 telah menjadi atensi Presiden Jokowi dan Kapolri Idham Azis. Dalam sebuah wawancara dengan media, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo mengatakan, penyidik berusaha mempercepat upaya pemeriksaan terhadap 14 ABK yang kini sudah dipulangkan ke Indonesia. Menurutnya, situasi pandemi Covid-19 tidak menjadi penghalang bagi Polri untuk mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang dalam kasus itu.

“Tidak menunggu (masa karantina 14 hari) tapi kami akan lakukan percepatan, apakah pemeriksaan (secara) virtual atau (penyidik) datang menggunakan APD (ke lokasi karantina) karena (para ABK) masih dikarantina,” kata Sambo

Lebih jauh Sambo mengatakan, Satgas TPPO Bareskrim akan mulai melakukan penyelidikan terkait proses pemberangkatan ABK tersebut. Keterangan tersebut sangat sesuai dengan kinerja penyidik di lapangan yang bekerja secara terus menerus sejak tanggal 8 Mei 2020.

 “Tim penasehat hukum mengapresiasi kerja keras penyidik yang secara marathon melakukan pemeriksaan dan pengungkapan kasus ini. Kami berharap agar para pelaku segera ditangkap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujar tim penasehat hukum DNT Lawyers.

“Kami juga berharap agar pelaku yang di proses hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga korporasi dan aktor pengendali yang ada di Indonesia. UU TPPO memungkinkan untuk itu. Jika dimungkinkan Polri juga meminta Red Notice Interpol kepada para pelaku yang berada di Luar Negeri serta kapal-kapal yang satu group dengan pelaku dimintakan Purple Notice Interpol, sehingga minimal dapat membatasi ruang gerak para pelaku” ; lanjut tim penasehat hukum DNT Lawyers.

DNT Lawyers telah mulai mendampingi para korban untuk memberikan keterangan dalam berita acara interview dalam rangka penyelidikan berdasarkan nomor Sp.lidik/634/v/2020/dittipidum tanggal 08 Mei 2020. Namun demikian, DNT Lawyers juga berharap agar pengungkapan kasus ini mempertimbangkan hak remediasi dan restitusi untuk keadilan para korban.

“Remediasi dan restitusi sangat penting dalam kasus TPPO. Itu menjadi salah satu unsur penting pemenuhan keadilan para korban. Untuk itu, penasehat hukum juga meminta bantuan LPSK dan Kejaksaan agar remediasi dan restitusi yang diterima korban memenuhi rasa keadilan bagi korban,’’ tim penasehat hukum menambahkan.

Hormat Kami,

DNT LAWYERS
KUASA HUKUM ABK KAPAL LONG XING 629,

NARAHUBUNG:

Pahrur Dalimunthe       : 0817-0111-009
Boris Tampubolon        : 0812-8426-0882
Krido Sasmita               : 0812-8912-7380