Penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam situasi bencana merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi dan memenuhi hak dasar masyarakat terdampak. Bantuan tersebut ditujukan untuk meringankan beban korban bencana, baik dalam bentuk uang tunai, bahan pangan, maupun kebutuhan dasar lainnya. Namun, dalam praktiknya, penyalahgunaan bantuan sosial masih kerap ditemukan dan menimbulkan persoalan hukum yang serius.

Penyalahgunaan bansos dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain pemotongan bantuan, penyaluran tidak sesuai peruntukan, pendistribusian kepada pihak yang tidak berhak, hingga penguasaan bantuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pendistribusian bansos, maka perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan melanggar prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Dari perspektif hukum pidana, penyalahgunaan bantuan sosial dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya apabila terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan. Selain itu, dalam kondisi tertentu, pelaku juga dapat dijerat dengan ketentuan pidana umum terkait penggelapan atau penipuan apabila perbuatannya dilakukan tanpa kewenangan jabatan namun tetap menimbulkan kerugian bagi penerima bantuan.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan bansos tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap mekanisme bantuan pemerintah. Transparansi dalam pendataan penerima, pengawasan distribusi, serta peran aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan penyimpangan menjadi elemen penting untuk memastikan bantuan bencana disalurkan secara tepat sasaran.

Dengan meningkatnya intensitas bencana alam dan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial, penguatan aspek hukum dan pengawasan menjadi kebutuhan mendesak. Pendekatan yang tegas namun proporsional diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan bantuan sosial sekaligus memastikan perlindungan optimal bagi masyarakat terdampak bencana.

Bila Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait persoalan hukum, segera hubungi kami di:

Telp: (021) 2206-4438
Email: info@dntlawyers.com
atau datang langsung ke kantor DNT Lawyers di Harmoni Plaza Blok F-10, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat.

Artikel hukum ini ditulis oleh Laura Bernaded Sihombing – Intern DNT Lawyers.

Referensi

• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai penggelapan dan penipuan.
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
• Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial dalam Situasi Bencana.
• https://fraksi.pks.id/2022/10/29/bencana-longsor-di-kecamatan-karangreja-purbalingga-rofik-respon-cepat-kirim-bantuan-sosial/