
Mengenal Hak Bezit serta Perlindungan Hukumnya dalam Hak Atas Benda
Sumber Foto Istilah Bezit berasal dari kata Zitten (Belanda), yang secara letterlijk berarti menduduki, (Pasal 529 KUHPerdata) sedangkan yang dimaksudkan dengan Bezit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri. Adapun...Read More
Perbedaan Tahapan Penyidikan dan Penyelidikan Dalam Hukum Acara Pidana
Sumber Foto Perbedaan tahapan penyidikan dan penyelidikan dalam hukum acara pidana didasarkan pada tujuan pelaksanaannya yaitu: Penyelidikan Penyidikan Mencari dan menemukan suatu peristiwa berdasarkan laporan atau temuan yang didapatkan Menentukan apakah peristiwa tersebut dapat dinaikkan pada tahap penyidikan (Pasal 1 Angka 5 KUHAP) Mencari...Read More
Dapatkah Badan Hukum Melaporkan Pencemaran Nama Baik di Sosial Media?
Sumber Foto Badan hukum tidak dapat melaporkan pencemaran nama baik di sosial media. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 229 Tahun 2021/No. 154 Tahun 2021/ No. KB/2/V1/2021 (SKB UU ITE) yang...Read More
Apakah Kepemilikan Tanah Hilang Apabila Perubahan Kewarganegaraan?
Sumber Foto Kepemilikan tanah milik Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi hilang apabila berubah kewarganegaraannya hal tersebut sebagaimana yang termuat pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) yang berbunyi: “(1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. (2) Oleh Pemerintah...Read More
Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Pelaku Usaha saat Mengajukan Permohonan Sertifikat Halal
Sumber Foto Pasal 24 Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengatur mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan Pelaku Usaha saat mengajukan permohonan Sertifikat Halal, yaitu “Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib: a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; b. memisahkan lokasi,...Read More
Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana
Sumber Gambar Setidaknya terdapat 3 jenis putusan hakim dalam perkara pidana, yaitu; a. Putusan Bebas Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka...Read More
Pasien Meninggal atau Cacat, Apakah Dokter Bisa Dipidana?
Sumber Foto Dokter bisa dipidana apabila akibat perbuatannya menyebabkan pasien meninggal atau cacat dimana perbuatannya tersebut terbukti melanggar hukum dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi. Hal tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023...Read More
Dapatkah Pengendara Sepeda Listrik Disanksi?
Sumber Foto Sepeda listrik adalah salah satu jenis kendaraan yang tidak bermotor. Merujuk Pasal 299 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Pengendara sepeda listrik dapat disanksi jika melanggar ketentuan Pasal 122 ayat (1) UU LLAJ. Adapun ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan Pasal 299 UU LLAJ adalah sebagai...Read More
Dapatkah Putusan Arbitrase Dibatalkan?
Sumber Foto Putusan arbitrase dapat dibatalkan dengan mengajukan permohonan pembatalan. Adapun permohonan pembatalan putusan arbitrase harus sesuai dengan alasan-alasan yang telah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi sebagai berikut; “Terhadap putusan arbitrase para...Read More