Forensik Digital merupakan tindakan penting untuk memastikan keutuhan dan validitas data dari suatu bukti elektronik agar dianggap sah di hadapan persidangan.
Pada penanganan cyber crime yang kerap terjadi, bukti elektronik menjadi hal esensial untuk mencari kebenaran materiil. Akan tetapi, perlu tindakan khusus terhadap bukti elektronik karena sifatnya yang mudah...Read More
Beberapa instansi yang wajib menjaga rahasia bank antara lain adalah bank dan pihak yang terafiliasi.
Bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang memiliki kaitan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanan nasabah sebagaimana yang diamanatkan oleh PBI 2/2000.
Selain bank, sesuai dengan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) UU PPSK menyatakan bahwa pihak...Read More
Wasiat yang ditulis di tembok adalah tidak sah menurut hukum. Hal tersebut karena menurut Pasal 932 KUH Perdata Jo. Pasal 933 KUH Perdata, surat wasiat harus ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewaris yang kemudian harus diserahkan kepada notaris.
Sebagaimana kasus yang terjadi di Bandung, ditemukan jenazah Ibu dan Anak yang sudah menyisakan kerangka serta...Read More
Seseorang yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Adapun Pasal 76C UU Perlindungan Anak mengatur terkait perbuatan kekerasan terhadap anak, sebagaimana berbunyi:
“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh...Read More
Syarat untuk memiliki dan/atau menggunakan senjata api untuk bela diri dari ancaman pihak luar yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya diatur dalam Pasal 81 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi:
a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
b....Read More
Sumber Foto
Korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (“TPPO”) memiliki hak sebagai berikut:
Hak untuk dirahasiakan identitasnya;
Hak untuk dilakukan pemeriksaan pada ruang pelayanan khusus;
Hak untuk mendapatkan perlindungan dari pusat pelayanan terpadu pada setiap kabupaten/kota;
Hak untuk mendapatkan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun...Read More
Menurut Sunarso dalam bukunya yang berjudul Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional pada halaman 133 disebutkan bahwa MLA atau bantuan hukum timbal balik diartikan sebagai perjanjian terkait permintaan bantuan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, dan hal lain terkait pengungkapan...Read More
Tindak pidana perdagangan perempuan dapat dijatuhkan penjara seumur hidup apabila terdapat keadaan yang memberatkan seperti menyebabkan hilangnya nyawa sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:
“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan...Read More
Penerapan gugatan citizen lawsuit di Indonesia dapat dilakukan pada pengadilan tata usaha negara terhadap perkara tata usaha negara dan pengadilan negeri terhadap perkara perdata. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 35 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (“Perma 1/2023”)....Read More
Perusahaan tidak boleh memotong gaji karyawannya yang cuti karena haid sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan).
Pasal 93 UU Ketenagakerjaan:
(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan...Read More