Menurut Sunarso dalam bukunya yang berjudul Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional pada halaman 133 disebutkan bahwa MLA atau bantuan hukum timbal balik diartikan sebagai perjanjian terkait permintaan bantuan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, dan hal lain terkait pengungkapan...Read More
Tindak pidana perdagangan perempuan dapat dijatuhkan penjara seumur hidup apabila terdapat keadaan yang memberatkan seperti menyebabkan hilangnya nyawa sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:
“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan...Read More
Penerapan gugatan citizen lawsuit di Indonesia dapat dilakukan pada pengadilan tata usaha negara terhadap perkara tata usaha negara dan pengadilan negeri terhadap perkara perdata. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 35 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (“Perma 1/2023”)....Read More
Perusahaan tidak boleh memotong gaji karyawannya yang cuti karena haid sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan).
Pasal 93 UU Ketenagakerjaan:
(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan...Read More
Sumber Foto
Kuorum dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan dua hal yang saling bersingunggan dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas). Mata acara RUPS harus memenuhi kourum yang diatur...Read More
Sumber Foto
Penggunaan data pribadi karyawan untuk meminjam dana dari pinjaman online dapat dikenakan sanksi pidana mengutip ketentuan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berbunyi:
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana...Read More
Sumber Foto
Informasi publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum termuat dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi sebagai berikut:
“a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi...Read More
Sumber Foto
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menerangkan apa saja kriteria penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Putusan tersebut menerangkan terdapat 3 (tiga) sebab atau kriteria untuk dapat mengeluarkan Perppu yakni:
Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat...Read More
Sumber Foto
Pencabutan IUP (Izin Usaha Pertambangan) tanpa peringatan tetap sah meskipun tidak diawali dengan peringatan tertulis dengan syarat pemegang IUP tersebut melaksanakan kegiatan tanpa memiliki persetujuan RKAB dan tidak menyampaikan permohonan RKAB selama 2 tahun berturut-turut sebagaimana hal tersebut diterangkan dalam Pasal 27 Peraturan...Read More
Sumber Foto
Notaris mempunyai batas wilayah jabatan. Hal tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) yang mengatur “Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat...Read More