Apakah Pihak Kepolisian dapat Melakukan Razia Kendaraan tanpa Adanya Surat Perintah Tugas?
Pihak kepolisian yang melakukan razia kendaraan bermotor harus memiliki surat perintah tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa:
“Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas”.
Dengan demikian, apabila ditemukan razia pemeriksaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pengendara berhak untuk meminta surat perintah tugas kepada pihak kepolisian yang sedang bertugas untuk membuktikan legalitas dari razia kendaraan bermotor tersebut.
Artikel hukum ini ditulis oleh Muhammad Rayhan Alghifari – Intern DNT Lawyers.
Bila Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait persoalan hukum, segera hubungi kami di (021) 2206-4438 atau email: info@dntlawyers.com atau datang ke kantor kami di Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (www.dntlawyers.com).
