Apakah hukum Dapat Diterapkan Pada orang dengan Gangguan Jiwa
Orang Dengan Gangguan Jiwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 adalah:
“Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”
Terkait pertanggungjawaban Hukum untuk orang dalam Gangguan Jiwa dapat dibebaskan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:
“(1) Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.
(2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.”
Adapun untuk penentuan seseorang benar—benar dinyatakan mengalami gangguan jiwa bukan berdasarkan hanya pada pengakuan keluarga atau kerabat saja, tetapi harus melalui pemeriksaan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang menyatakan :
“(1) Proses penegakan diagnosis terhadap orang yang diduga ODGJ dilakukan untuk menentukan:
a. kondisi kejiwaan; dan
b. tindak lanjut penatalaksanaan.
(2) Penegakan diagnosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria diagnostik oleh:
a. dokter umum;
b. psikolog; atau
c. dokter spesialis kedokteran jiwa”
Artikel hukum ini ditulis oleh Nida Rahadatul Aisy – Intern DNT Lawyers.
Bila Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait persoalan hukum, segera hubungi kami di (021) 2206-4438 atau email: info@dntlawyers.com atau datang ke kantor kami di Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (www.dntlawyers.com).
