Saat ini, penggunaan Closed-Circuit Television (CCTV) untuk menunjang keamanan di tempat tinggal maupun tempat usaha telah menjadi hal yang umum. CCTV umumnya dipasang pada area strategis, seperti jalur akses utama atau titik yang dianggap rawan terhadap tindak kejahatan, baik di dalam maupun di luar bangunan. Namun, jangkauan kamera tidak selalu terbatas pada area yang berada dalam penguasaan pemiliknya dan dapat turut menangkap aktivitas di lingkungan sekitar. Misalnya, CCTV yang dipasang di bagian depan rumah dapat merekam aktivitas tetangga atau warga yang melintas di sekitar rumah.
Kondisi tersebut menimbulkan persoalan ketika rekaman memuat informasi yang memungkinkan seseorang diidentifikasi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mencakup informasi yang memungkinkan seseorang diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga gambar seseorang atau aktivitas tertentu yang terekam CCTV dapat termasuk dalam cakupan data pribadi. Penggunaan CCTV pun tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan keamanan, tetapi juga perlu memperhatikan hak atas privasi dan pelindungan data pribadi pihak yang terekam.
Meskipun begitu, keberadaan data pribadi dalam rekaman CCTV tidak serta-merta menjadikan seluruh penggunaannya tunduk pada UU PDP. Pasal 2 ayat (2) UU PDP mengecualikan pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XX/2022 turut menegaskan bahwa pengecualian tersebut berkaitan dengan kegiatan yang berada dalam ranah privat dan bersifat nonkomersial. Pengecualian ini dikenal sebagai household exemption, yang pada dasarnya membedakan pemrosesan data untuk kebutuhan kehidupan pribadi atau rumah tangga dari pemrosesan yang dilakukan untuk kepentingan di luar ranah tersebut.
Penerapannya dapat dilihat dari tujuan pemrosesan, pihak yang melakukan pemrosesan, serta bagaimana data yang diperoleh digunakan. Sebagai contoh, seseorang memasang CCTV di pintu masuk, garasi, atau halaman rumah untuk memantau keamanan dan mencegah tindak kejahatan, kemudian menyimpan rekamannya hanya untuk kebutuhan tersebut. Penggunaan seperti ini memiliki hubungan langsung dengan kepentingan pribadi atau rumah tangga dan tidak ditujukan untuk memperoleh manfaat komersial dari data yang terekam.
Namun, pembatasan terhadap penggunaan konsep household exemption menjadi relevan ketika CCTV turut menangkap area atau aktivitas di luar lingkungan privat pemiliknya. Perekaman sebagian jalan atau area sekitar rumah yang tidak dapat dihindari karena posisi kamera untuk menjaga keamanan tentu berbeda dengan pemasangan kamera yang secara khusus diarahkan untuk mengawasi rumah, halaman, jendela, atau aktivitas tetangga.
Demikian pula, penggunaan rekaman untuk kebutuhan keamanan berbeda dengan penyebarluasan rekaman kepada pihak lain atau melalui media sosial. Oleh karena itu, penggunaan CCTV sebaiknya tetap disesuaikan dengan tujuan keamanan dan kebutuhan pemiliknya serta memperhatikan kepentingan privasi pihak lain yang turut terekam. Pada akhirnya, terhadap pemasangan CCTV di rumah dapat dikenakan konsep household exemption dengan syarat pengambilan rekaman tersebut hanya ditujukan untuk kebutuhan pribadi atau rumah tangga.
Bila Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait persoalan hukum, segera hubungi kami di:
Telp: (021) 2206-4438
Email: info@dntlawyers.com
atau datang langsung ke kantor DNT Lawyers di Harmoni Plaza Blok F-10, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat.
Artikel hukum ini ditulis oleh Grace Mayda Arnelica Thony – Intern DNT Lawyers.
Referensi
- Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Agus Sahbani, “MK: UU PDP Lindungi Pemrosesan Data Privat Bersifat Nonkomersil,” tersedia pada https://www.hukumonline.com/berita/a/mk–uu-pdp-lindungi-pemrosesan-data-privat-bersifat-nonkomersil-lt6454b8bc84511/?page=all.
- Fitri Astari Asril, “Regulatory Framework for Data Processing and CCTV Installation Post-Enactment of the Indonesian Personal Data Protection Law,” tersedia pada https://aco-law.com/articles/regulatory-framework-for-data-processing-and-cctv-installation-post-enactment-of-the-indonesian-personal-data-protection-law/.
- Redaksi Literasi Hukum Indonesia, “Neighbor’s CCTV Pointing at Our House: Does It Violate Privacy?,” tersedia pada https://literasihukum.com/en/neighbors-cctv-pointing-at-our-house-does-it-violate-privacy#google_vignette.











