Langkah Hukum Terhadap Laporan Polisi yang Mengada-ada

Selamat Pagi DNT Lawyers. Perkenalkan nama saya Edi Setiawan, saat ini saya tinggal di Malang. Seseorang berbuat jahat kepada saya dengan menduduh dan melaporkan saya ke polisi dengan tuduhan tindak pidana penggelapan. Atas laporan tersebut kemudian saya dipanggil dan diperiksa oleh polisi selama berjam-jam. Saya sangat dirugikan atas laporan yang mengada-ngada tersebut. Nama baik saya tercemar, uang serta waktu saya habis akibat adanya laporan polisi itu. Pertanyaan saya kepada DNT Lawyers, apakah ada langkah hukum yang bisa saya lakukan terhadap pelaku yang melaporkan saya itu?
Langkah Hukum yang dapat bapak lakukan adalah melaporkan si pelaku atas dugaan tindak pidana Pasal 220 KUHP.
Dilaporkan ke Polisi adalah hal yang sudah tentu tidak kita inginkan. Akibat laporan tersebut nama baik kita tercemar walaupun faktanya kita tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Selain itu, harta dan waktu kita juga akan terbuang sia-sia dalam proses tindak lanjut laporan itu, karena tentu kita akan dipanggil polisi untuk menjawab beberapa pertanyaan.
Pelaku yang mengadakan laporan mengada-ngada atau palsu sehingga menyebabkan orang lain menderita kerugian dapat dijerat Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun berikut bunyi pasalnya:
“Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”
Dalam Pasal 220 KUHP ini terdapat dua perbuatan, yaitu memberitahukan/melaporkan dan mengadukan.
Yang dimaksud dengan memberitahukan adalah menyampaikan kepada kekuasaan yang berwenang, yaitu pejabat penyelidik atau pejabat penyidik (kepolisian RI) bahwa telah terjadi suatu tindak pidana tertentu.
Sedangkan pengaduan berupa pernyataan tegas dari seseorang yang berhak mengadu yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana aduan disertai permintaan agar kepada si pembuatnya dilakukan pemeriksaan untuk kemudian dilakukan penuntutan ke sidang pengadilan.
Adapun si pelaku dalam mengadukan atau melaporkan/memberitahukan adanya tindak pidana kepada penyelidik atau penyidik menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada tindak pidana yang terjadi.
Dalam hal melaporkan si pelaku atas dugaan tindak pidana Pasal 220 KUHP penting untuk dipastikan bahwa orang yang melapor (si pelaku) membuat laporan di Kepolisian namun tidak ada bukti laporannya. Karena Pasal 220 KUHP tidak bisa dikenakan terhadap seseorang pelapor, jika saat membuat laporan di Kepolisian memiliki bukti yang otentik.
Artikel hukum ini ditulis oleh Maruli Harahap, S.H. – DNT Lawyers. Bila Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait persoalan hukum, segera hubungi kami di (021) 2206-4438 atau email: info@dntlawyers.com atau datang ke kantor kami di Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (www.dntlawyers.com).