Dapatkah Badan Hukum Asing Dipailitkan di Pengadilan Indonesia?
Pengadilan di Indonesia dapat memutus pailit badan hukum asing.
Pasal 3 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan:
“Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.”
Pengadilan yang memutus kepailitan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Sesuai pasal tersebut, meskipun badan hukum asing yang kedudukan hukumnya berada di luar wilayah Indonesia pun tetap dapat diadili kepailitan di Indonesia. Meskipun yang jadi masalah adalah UU Kepailitan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “profesi atau usahanya”. Tapi jika diinterpretasikan secara gramatikal dan sistematis maka akan terjawab bahwa perusahaan asing yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia dapat diajukan pailit di pengadilan Indonesia.
Artikel hukum ini ditulis oleh Saffah Salisa Az-zahro’ – Intern DNT Lawyers.
Bila Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait persoalan hukum, segera hubungi kami di (021) 2206-4438 atau email: info@dntlawyers.com atau datang ke kantor kami di Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (www.dntlawyers.com).
