Sumber Foto
Badan hukum tidak dapat melaporkan pencemaran nama baik di sosial media. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 229 Tahun 2021/No. 154 Tahun 2021/ No. KB/2/V1/2021 (SKB UU ITE) yang...Read More
Sumber Foto
Kepemilikan tanah milik Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi hilang apabila berubah kewarganegaraannya hal tersebut sebagaimana yang termuat pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) yang berbunyi:
“(1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
(2) Oleh Pemerintah...Read More
Sumber Foto
Pasal 24 Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengatur mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan Pelaku Usaha saat mengajukan permohonan Sertifikat Halal, yaitu
“Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:
a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
b. memisahkan lokasi,...Read More
Sumber Gambar
Setidaknya terdapat 3 jenis putusan hakim dalam perkara pidana, yaitu;
a. Putusan Bebas
Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka...Read More
Sumber Foto
Dokter bisa dipidana apabila akibat perbuatannya menyebabkan pasien meninggal atau cacat dimana perbuatannya tersebut terbukti melanggar hukum dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi. Hal tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023...Read More
Sumber Foto
Sepeda listrik adalah salah satu jenis kendaraan yang tidak bermotor. Merujuk Pasal 299 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Pengendara sepeda listrik dapat disanksi jika melanggar ketentuan Pasal 122 ayat (1) UU LLAJ.
Adapun ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan Pasal 299 UU LLAJ adalah sebagai...Read More
Sumber Foto
Putusan arbitrase dapat dibatalkan dengan mengajukan permohonan pembatalan.
Adapun permohonan pembatalan putusan arbitrase harus sesuai dengan alasan-alasan yang telah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi sebagai berikut;
“Terhadap putusan arbitrase para...Read More
Sumber Foto
Seseorang tidak boleh mengadopsi anak yang berbeda agama.
Calon orang tua angkat harus memiliki agama yang sama dengan agama calon anak angkat sebagaimana yang di atur pada Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan: “calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.”
Selain itu,...Read More
Putusan sela tidak wajib dalam perkara pidana.
Adapun perkara pidana yang wajib diberikan putusan sela apabila terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili.
Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
“Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih...Read More
Sumber Foto
Merujuk Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009, pada bagian (F) halaman 53 s/d 54
Kuasa yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat atau Tergugat atau Pemohon atau Termohon di Pengadilan pada Perkara Perdata adalah:
a....Read More