
Bagaimana Jika Ahli Waris Menolak atau Tidak Mengakui Suatu Warisan?
Sumber Foto Jika ahli waris menolak atau tidak mengakui suatu warisan maka warisan tersebut dinyatakan sebagai warisan tak terurus dan akan diambil alih pengurusannya oleh Balai Harta Peninggalan (tanpa perlu menunggu perintah hakim). Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1126 sampai Pasal 1128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer): Pasal...Read More
Perluasan Alat Bukti dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana
Sumber Foto Pada dasarnya KUHAP tidak mengenal pengaturan mengenai perluasan alat bukti berupa alat bukti elektronik. Namun seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi, alat bukti mengalami dinamika yang oleh karena hal tersebut, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi mengategorikan “informasi elektronik...Read More
Tanpa Sadar, Mungkin Kita Telah Melakukan Gratifikasi
Sumber Foto Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut ditersiratkan atau bahkan sudah tersuratkan dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan itulah yang jadi permasalahan karna...Read More
3 Kriteria Penyelesaian Sengketa Tanah
Sumber Foto Penyelesaian terhadap tanah yang bersengketa terbagi menjadi 3 kriteria berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penangan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yaitu sebagai berikut: a. Kriteria Satu (K1) jika penyelesaian bersifat final,...Read More
Apakah Pengembalian Aliran Dana Korupsi dapat Menghentikan Proses Hukum?
Sumber Foto Pengembalian aliran dana tindak pidana korupsi tidak dapat menghentikan proses hukum. Hal ini tersebut secara tersirat diterangkan dalam Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa : “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku...Read More
Apakah Perusahaan Boleh Mempekerjakan Anak?
Sumber Foto Tidak jarang beberapa perusahaan mempekerjakan anak yang masih di bawah umur untuk menjalankan aktivitas usahanya. Namun menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dinyatakan bahwasannya pengusaha dilarang mempekerjakan anak, dimana menurut Pasal 1 ayat (26) yang dikategorikan sebagai...Read More
Upaya Hukum Bila Terdapat Perbedaan Penjatuhan Pidana pada Kasus yang Sama
Sumber Foto Upaya Hukum bila terdapat perbedaan penjatuhan pidana pada kasus yang sama adalah peninjauan kembali. Mahkamah Agung menyatakan bahwa adanya perbedaan penjatuhan pidana atau disparitas pemidanaan pada kasus yang sama adalah kekeliruan. Hal tersebut diterangkan dalam Kaidah Hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 163...Read More
Bagaimana Hukum Melakukan Aborsi di Indonesia?
Sumber Foto Hukum melakukan aborsi di Indonesia pada umumnya adalah tidak diperbolehkan dan dilarang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut: Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Seseorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk...Read More
Adakah Hukuman Bagi Percobaan Penganiayaan?
Sumber Foto Tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan pada percobaan penganiayaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; (2) Jika perbuatan...Read More