Bolehkah Tidak Memberikan Karwayan yang di-PHK Pesangon atas Dasar Peraturan Perusahaan?
Selamat siang pak, saya mau konsultasi tentang Masalah PHK. Saya mendapat PHK perusahaan menyatakan tidak memberi uang hak PHK, Dengan pelanggaran SP3, Tentang masalah kehadiran. Status saya sudah karyawan tetap, dengan masa kerja 2thn sepuluh bulan
Alasan perusahaan tidak memberikan pesangon karena mengacu pada peraturan perusahaan Saya sudah mengadu pada Disnaker tentang permasalahan saya ini. Disnaker menyatakan saya dapat Hak pesangon, tetapi pihak perusahaan tetap tidak memberikan pesangon. Apakah boleh seperti itu dan bagaimana langkah selanjutnya?
Intisari:Pertama, Perusahaan wajib membayarkan pesangon kepada Anda dan hak-hak normatif lainnya sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja.Kedua, jika ada peraturan perusahaan ataupun ketentuan-ketentuan dalam peraturan perusahaan yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan maka peraturan perusahaan ataupun ketentuan-ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum. Sehingga yang dipakai sebagai acuan adalah yang apa yang diatur dalam UUK.Ketiga, jika anjuran Disnaker (tripartit) tidak dilaksanakan, langkah selanjutnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. |
Dengan asumsi yang bapak sampaikan ini benar, bahwa bapak adalah karyawan tetap dan di PHK karena masalah ketidakdispilinan (kehadiran), maka sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Perusahaan WAJIB memberikan Anda uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK).
Soal besaran pesangon, Untuk masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, berhak mendapat pesangon sebesar 3 (tiga) bulan upah; (lihat Pasal 156 ayat (2) huruf c UUK)
Soal uang penghargaan masa kerja, Anda tidak dapat karena untuk dapat penghargaan masa kerja minimal sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun; (lihat Pasal 156 ayat (3) UUK)
Soal uang penggantian hak yang seharusnya diterima itu terdiri dari a) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; c) penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; d) hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (lihat Pasal 156 ayat (4) UUK).
Jika ada dari komponen-komponen tersebut yang belum Anda terima, Anda bisa memintanya/menuntutnya ke perusahaan, sebab itu adalah hak Anda yang dilindungi dan dijamin Undang-Undang
Soal alasan perusahaan yang tidak memberikan Pesangon karena atas dasar peraturan perusahaan itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Pasal 111 ayat (2) UUK mengatakan, “Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah kualitas atau kuantitasnya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata bertentangan, maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan (lihat Penjelasan Pasal 111 ayat (2) UUK) .
Dengan kata lain peraturan perusahaan yang bertentangan dengan UU batal demi hukum sehingga yang berlaku adalah ketentuan yang ada dalam UU. Jadi perusahaan Wajib membayarkan pesangon kepada Anda sebagai akibat PHK sekalipun peraturan perusahaan mengatur berbeda.
Jika anjuran Disnaker yang menganjurkan perusahaan membayar pesangon tidak dilaksanakan perusahaan, langkah selanjutnya adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dalam hal ini Pengadilan Industrial di mana perusahaan berdomisili.
Kesimpulan:
Pertama, Perusahaan wajib membayarkan pesangon kepada Anda dan hak-hak normatif lainnya sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja.
Kedua, jika ada peraturan perusahaan ataupun ketentuan-ketentuan dalam peraturan perusahaan yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan maka peraturan perusahaan ataupun ketentuan-ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum. Sehingga yang dipakai sebagai acuan adalah yang apa yang diatur dalam UUK.
Ketiga, jika anjuran Disnaker (tripartit) tidak dilaksanakan, langkah selanjutnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Sekian semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
-
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sumber: https://konsultanhukum.web.id/
