Memahami Pemaksaan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Perkawinan paksa merupakan polemik yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kultur perkawinan paksa di Indonesia dilatarbelakangi oleh perpaduan kompleks antara adat istiadat, budaya patriarki, kemiskinan, dan pendidikan yang rendah. Seperti kasus Perkawinan siri sebagai langkah penyelesaian kasus antara pelaku perkosaan anak di bawah umur dengan...Read More
Apakah Pengendali Data Pribadi Wajib Memberikan Akses terhadap Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi?
Pengendali data pribadi wajib memberikan akses kepada subjek data pribadi terhadap data pribadi yang diprosesnya. Hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”): “(1) Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam...Read More
Penyalahgunaan AI dalam Profesi Advokat
Artificial Intelligence (AI) merupakan suatu pengembangan teknologi yang dapat membantu manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya seperti merangkum suatu dokumen yang panjang menjadi lebih ringkas dan padat, mencari jawaban atau solusi dari suatu permasalahan, sampai membantu membuat video atau musik tanpa harus melakukan proses editing yang panjang. Di Indonesia...Read More
Berbuat Mesum di Dalam Mobil yang Terparkir di Mall: Adakah Sanksi Pidananya?
Berbuat mesum di dalam mobil yang terparkir di mall termasuk sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP. Pelaku terancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah). Pasal 281 KUHP selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “Diancam dengan pidana...Read More
Implikasi Hukum dan Indikator Penentu terhadap Restrukturisasi Perusahaan yang Menimbulkan Praktek Monopoli
Restrukturisasi perusahaan yang menimbulkan praktik monopoli dapat dikenakan sanksi administratif berupa penetapan pembatalan, hingga sanksi pidana berupa pembayaran denda. Dalam pranata hukum Indonesia, dikenal tiga jenis restrukturisasi perusahaan: A. Penggabungan badan usaha (merger); B. Peleburan badan usaha (konsolidasi); dan C. Pengambilalihan saham perusahaan...Read More
Urgensi serta Penerapan Sanitary and Phytosanitary (SPS) dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional
Sanitary and Phytosanitary (SPS) merupakan suatu tindakan penting yang diterapkan secara transparan untuk memastikan produk-produk dalam lalu lintas perdagangan internasional tidak menganggu kesehatan dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sanitary atau sanitasi adalah pedoman kesehatan produk yang dikonsumsi oleh manusia dan hewan, sedangkan phytosanitary atau...Read More
Berapa Lama Merek Anda Dilindungi? Temukan Durasi Perlindungannya!
Jangka waktu perlindungan merek adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, sejalan dengan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”). Pasal 35 Ayat (2) hingga (4) UU MIG memungkinkan pemilik merek untuk mengajukan perpanjangan selama 10 tahun tambahan dalam waktu 6 bulan sebelum...Read More
Pengaruh Reformasi Hukum terhadap Kualitas Demokrasi
Reformasi berasal dari kata “reform” yang memiliki makna yaitu “membentuk kembali,” sehingga yang dimaksud dengan reformasi hukum singkatnya ialah sebuah upaya perubahan untuk membentuk kembali hukum yang baru yakni dalam makna akan peraturan perundang-undangan maupun lembaga terkait. Reformasi hukum sendiri juga menjadi salah satu program yang dijalankan sebagai...Read More
Asian Legal Business Indonesia Law Awards 2024
Dalimunthe & Tampubolon Lawyers saat menghadiri Asian Legal Business Indonesia Law Awards 2024 pada 24 Oktober 2024 di Hotel Pullman Jakarta. DNT Lawyers menjadi top 5 finalists untuk kategori Maritime Law Firm of the Year dan Construction and Real Estate Law Firm of the Year. Read More
