Apakah Penyelenggara Artificial Intelligence dapat Digugat?
Artificial Intelligence (AI) sebagai pengolahan informasi otomatis dapat dipersamakan dengan “Agen Elektronik” yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) yaitu “perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.”
Lebih lanjut dalam PP 71/2019 diterangkan bahwa Agen Elektronik hanya dapat diselenggarakan oleh orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat. Maka, dapat disimpulkan bahwa Agen Elektronik adalah penyelenggara jasa elektronik.
Apabila terjadi suatu kerugian yang ditimbulkan oleh AI, pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menggugat penyelenggara sistem elektronik yang menyelenggarakan AI tersebut. Hal ini mengacu kepada Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa “Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: … (c) jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. “
Lebih lanjut Pasal 21 ayat (4) menyatakan “jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan”.
Jadi, jika sebuah Artificial Intelligence melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian maka kita dapat mengajukan gugatan kepada penyelenggara sistem AI tersebut.
Artificial Intelligence (AI) sebagai pengolahan informasi otomatis dapat dipersamakan dengan “Agen Elektronik” yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) yaitu “perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.”
Lebih lanjut dalam PP 71/2019 diterangkan bahwa Agen Elektronik hanya dapat diselenggarakan oleh orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat. Maka, dapat disimpulkan bahwa Agen Elektronik adalah penyelenggara jasa elektronik.
Apabila terjadi suatu kerugian yang ditimbulkan oleh AI, pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menggugat penyelenggara sistem elektronik yang menyelenggarakan AI tersebut. Hal ini mengacu kepada Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa “Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: … (c) jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. “
Lebih lanjut Pasal 21 ayat (4) menyatakan “jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan”.
Jadi, jika sebuah Artificial Intelligence melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian maka kita dapat mengajukan gugatan kepada penyelenggara sistem AI tersebut.
Artikel hukum ini ditulis oleh Astrid Alicia Azzahra – Intern DNT Lawyers.
Bila Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait persoalan hukum, segera hubungi kami di (021) 2206-4438 atau email: info@dntlawyers.com atau datang ke kantor kami di Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (www.dntlawyers.com).
