Apa Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Angkutan Barang atas Pelanggaran Ketentuan Over Dimension Over Loading (ODOL)?

Kendaraan angkutan barang yang memiliki dimensi melebihi batas yang ditentukan atau membawa muatan melebihi kapasitas yang diizinkan dikenal sebagai Over Dimension Over Loading (ODOL). Praktik ODOL masih menjadi persoalan dalam penyelenggaraan transportasi di Indonesia karena dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Menanggapi persoalan tersebut, Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan. Penegasan ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk menerapkan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL) mulai 1 Januari 2027.

Ketentuan mengenai ODOL telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang mewajibkan pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang untuk mematuhi ketentuan pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan, serta menetapkan sanksi pidana bagi pengemudi yang melanggarnya. Namun, pelanggaran ODOL tidak selalu terjadi atas keputusan pengemudi semata, melainkan dapat melibatkan perusahaan angkutan maupun pemilik barang, misalnya akibat kebijakan operasional perusahaan atau permintaan pemilik barang yang menyebabkan kendaraan membawa muatan melebihi kapasitas.

Hal ini menimbulkan persoalan mengenai pembagian tanggung jawab hukum para pihak, terutama ketika pelanggaran ODOL mengakibatkan kecelakaan lalu lintas atau kerusakan infrastruktur. Dalam kondisi tersebut, penentuan pihak yang bertanggung jawab perlu mempertimbangkan peran dan keterlibatan masing-masing pihak dalam proses pengangkutan. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila unsur kelalaian yang menyebabkan kecelakaan terpenuhi berdasarkan ketentuan UU LLAJ, sedangkan pertanggungjawaban perdata dapat didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila perbuatan suatu pihak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Penerapan kebijakan Zero ODOL juga membawa konsekuensi terhadap kegiatan operasional perusahaan, khususnya pelaku usaha yang mengandalkan transportasi darat untuk distribusi barang. Pembatasan kapasitas muatan dapat mendorong kebutuhan armada tambahan yang berpotensi meningkatkan biaya operasional dan distribusi serta memengaruhi kelancaran rantai pasok. Menghadapi penerapan kebijakan tersebut pada tahun 2027, perusahaan angkutan barang maupun pelaku usaha pengguna jasa pengangkutan perlu mulai menyesuaikan kegiatan distribusinya dengan memastikan kendaraan memenuhi ketentuan dimensi dan daya angkut, memeriksa muatan sebelum keberangkatan, serta meningkatkan pengawasan terhadap pengemudi dan operasional kendaraan.

Selain itu, perjanjian pengangkutan perlu mengatur pembagian tanggung jawab secara jelas antara perusahaan angkutan dan pemilik barang, termasuk kewajiban masing-masing pihak untuk memastikan pengangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko pelanggaran dan sengketa hukum sekaligus menjaga kelancaran distribusi. Penerapan Zero ODOL tidak hanya menuntut kepatuhan pengemudi, tetapi juga pengawasan dan pengendalian operasional oleh seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi.

 

Bila Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait persoalan hukum, segera hubungi kami di:

Telp: (021) 2206-4438
Email: info@dntlawyers.com
atau datang langsung ke kantor DNT Lawyers di Harmoni Plaza Blok F-10, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat.

 

Artikel hukum ini ditulis oleh Grace Mayda Arnelica Thony – Intern DNT Lawyers.

 

 

Referensi

Related Posts
WhatsApp chat