Hukum Perusahaan – Page 2 – DNT Lawyers | Indonesia Litigation Law Firm

by dadmint17th February 2020 Artikel, Company Law, Hukum Perusahaan, Investment, Banking and Finance Law0 comments

Pemegang Saham Tidak Diberikan Dividen oleh Perseroan, Berikut Langkah Hukumnya

Sumber Foto Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham; Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; Menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT; Selain aturan diatas,...

by dadmint14th February 2020 Artikel, Company Law, Hukum Perusahaan, Investment, Banking and Finance Law0 comments

Peningkatan Modal Cacat Prosedur, ini Langkah Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas

Sumber Foto Dalam praktiknya, kerap kali pemegang saham mayoritas mendelusi modal pemegang saham minoritas, diantaranya dengan tindakan peningkatan modal/ penambahan modal. Bagaimana cara menyikapinya? Apa langkah hukum yang dapat ditempuh? Perseroan biasanya menggunakan langkah peningkatan modal melalui organ Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa...

by dadmint10th February 2020 Artikel, Hukum Perusahaan0 comments

Akibat Hukum Bagi Direksi BUMN yang Rugi

Sumber Foto Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki ciri khusus sebagai suatu perseroan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai perseroan, BUMN tunduk terhadap segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas...

by Boris Tampubolon8th January 2018 Artikel, Company Law, English Article, Hukum Perusahaan0 comments

The Difference of Authorized Capital, Issued Capital, and Paid-up Capital In Indonesian Company

Generally, the Companies’ capital is governed under the article 31 until 36 Law No.40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (Company Law). The companies’ capital is divided into three, those are Authorized capital, Issued Capital and Paid-up Capital. I. Authorized Capital Companies’ capital is the amount of capital stipulated in the companies’ article of association. All amount of...

by Boris Tampubolon3rd January 2018 Artikel, Hukum Perusahaan2 comments

Bedanya Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dalam PT

Sumber foto: di sini Secara umum, modal Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 31 sampai Pasal 36 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Modal PT terbagi menjadi 3, yaitu Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor. I. Modal Dasar Modal dasar adalah jumlah modal yang ditetapkan dalam Anggara Dasar PT. Jumlah modal ini harus habis terbagi dalam nominal...

by Boris Tampubolon29th November 2017 Artikel, Hukum Perusahaan0 comments

Memahami Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Sumber foto: di sini Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Pada prinsipnya selain tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) suatu perseroan juga harus tunduk pada anggaran dasar Perseroan yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain anggaran dasar merupakan aturan main dalam suatu perseroan terbatas. Anggaran Dasar...

by Boris Tampubolon9th April 2017 Artikel, Hukum Perusahaan0 comments

Cara Mendirikan Perseroan Terbatas

Sumber foto: di sini Umumnya, Ada enam langkah dalam mendirikan Perseroan Terbatas, sebagai berikut: 1. Perencanaan Pihak yang ingin mendirikan PT terlebih dulu harus duduk bersama dan bermusyawarah untuk menyepakati beberapa hal: Jenis usaha yang akan dijalankan (misalnya jenis usaha : produksi, distribusi, barang atau jasa, dan sebagainya). Besaran modal masing-masing pihak yang akan...

by Boris Tampubolon2nd April 2017 Artikel, Hukum Perusahaan0 comments

Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Sumber foto: di sini Secara prinsip, ada 3 syarat pendirian Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT): Pertama tentang pendirinya; kedua, tentang dasar berdirinya; dan ketiga, tentang permodalan. Uraiannya sebagai berikut: I. Tentang Pendirinya PT harus didirikan minimal oleh 2 orang, dan dibuat dengan akta notaris dalam bahasa...

by Boris Tampubolon12th February 2017 Artikel, Hukum Perusahaan0 comments

Piercing the Corporate Veil pada Komisaris dalam UU No. 40 tahun 2007

Sumber foto: di sini Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) juga memberlakukan teori piercing the corporate veil ini kepada komisaris, yakni dalam hal-hal sebagai berikut: A. Komisaris Tidak Melaksanakan Fiduciary Duty Kepada Perseroan Komisaris sebagai pengawas perseroan juga punya kewajiban fiduciary duty yang bersumber dari Pasal 114 ayat (2) UUPT...

by Boris Tampubolon12th February 2017 Artikel, Hukum Perusahaan0 comments

Piercing the Corporate Veil pada Direksi dalam UU No. 40 tahun 2007

Sumber foto: di sini Dalam artikel sebelumnya kita sudah membahas soal Piercing the corporate veil pada Pemegang Saham. Sekarang kita akan bahas soal piercing the corporate veil pada Direksi. Doktrin tanggung jawab terbatas Perseroan Terbatas tidak akan berlaku dan akan dibebankan kepada Pemegang Saham secara pribadi dalam hal-hal sebagai berikut: A. Direksi Tidak Melaksanakan Fiduciary Duty...