Apakah Putusan Sela Wajib dalam Perkara Pidana?
Putusan sela tidak wajib dalam perkara pidana. Adapun perkara pidana yang wajib diberikan putusan sela apabila terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih...Read More
Siapa yang dapat Bertindak Sebagai Kuasa atau Wakil pada Peradilan Perdata?
Sumber Foto Merujuk Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009, pada bagian (F) halaman 53 s/d 54 Kuasa yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat atau Tergugat atau Pemohon atau Termohon di Pengadilan pada Perkara Perdata adalah: a....Read More
Dapatkah OJK Memberhentikan Pemegang Saham Pengendali pada Sebuah Bank?
Sumber Foto OJK dapat memberhentikan pemegang saham pengendali di sebuah bank, apabila syarat-syarat untuk memberhentikan pemegang saham pengendali tersebut telah terpenuhi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (“POJK 27/2016”),...Read More
Apakah Hak Cipta Bisa Digugat oleh WNA?
Sumber Foto Hak Cipta bisa digugat oleh WNA sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Keppres 18/1997). Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Berne Convention menjelaskan bahwa: Authors shall enjoy, in respect of works for which they are protected under...Read More
Tiga Dasar Hukum Acara Perdata di Indonesia
Sumber Foto Tiga dasar hukum acara perdata di Indonesia adalah Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG), dan Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv). Herzien Inlandsch Reglement (HIR) merupakan hukum acara perdata maupun pidana yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura yang berlaku di zaman Hindia Belanda,...Read More
Apakah Isi Akta Perdamaian dalam PKPU Dapat Diamandemen?
Sumber Foto Isi dari akta perdamaian dalam PKPU yang sudah di homologasi oleh hakim pengadilan niaga tidak dapat diamandemen dikarenakan pada dasarnya akta perdamaian itu adalah putusan pengadilan dan bukan sebuah kontrak. Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU K-PKPU”)...Read More
Benarkah Kegiatan Thrifting dilarang di Indonesia?
Sumber Foto Kegiatan thrifting atau kegiatan mencari dan membeli barang bekas tidak dilarang di Indonesia, Kegiatan ini termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) nomor 47742. Tetapi impor pakaian bekas melanggar No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Thrifting atau kegiatan berbelanja barang-barang bekas...Read More
Hal Penting dalam Melakukan Jual Beli Tanah yang Sah Sesuai Hukum
Sumber Foto Hal penting dalam melakukan jual beli tanah yang sah sesuai hukum adalah jual beli tanah tersebut memenuhi syarat-syarat pembeli yang beritikad baik, agar dalam proses jual beli tersebut sah sesuai dengan hukum yang berlaku dan pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah tersebut....Read More
Bisakah 1 (Satu) Saham Memiliki 2 (Dua) Hak Suara?
Sumber Foto 1 (satu) saham bisa memiliki 2 (dua) hak suara dengan syarat bahwa hal tersebut diatur dalam Anggaran Dasar dan memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan...Read More
