Sumber Foto
Hukum pidana di Indonesia mengatur perihal ketentuan yang dapat membuat seseorang tidak dipidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pasal 44 Ayat (1) menyatakan:
“(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena...Read More
Sumber Foto
Dalam penegakkan hukum pidana, khususnya dalam konteks kejahatan terhadap nyawa dan tubuh, seringkali diperlukan surat tertulis atau Visum et Repertum dari dokter forensik untuk membuat suatu perkara menjadi terang. Visum et Repertum sendiri diatur dalam Pasal 13 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:
“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan...Read More
Sumber Foto
Setiap warga negara Indonesia dapat dan berhak untuk mencalonkan dirinya sebagai Presiden RI. Hal tersebut telah diatur dalam konstitusi negara kita yakni UUD NRI 1945 dalam Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi:
“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima...Read More
Sumber Foto
Definsi Waralaba atau juga dikenal Franchise diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (PP Waralaba).
“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah...Read More
Sumber Foto
Pertama, perbedaan pengertian dan aturan yang mengaturnya
Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis) yaitu “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi...Read More
Sumber Foto
Dalam perkembangan teknologi seperti sekarang sering ditemukan rekaman, foto, atau alat bukti elektronik lainnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Apakah alat bukti elektronik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dalam pengadilan?
Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008...Read More
Sumber Foto
Korban kekerasan seksual bisa mendapat ganti rugi atas kerugiannya. Hal tersebut diterangkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Pasal 30 UU TPKS menyatakan:
“(1) Korban Tindak Pidana Kekerasn Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.
(2) Restitusi sebagaimana...Read More
Sumber Foto
Menggunakan jalan raya untuk acara tertentu di perbolehkan asalkan memenuhi izin dan aturan yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) sampai ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain...Read More
Sumber Foto
Intisari:
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) boleh diselenggarakan di luar tempat kedudukan perusahaan tetapi tempat tersebut masih di wilayah Indonesia.
Pada dasarnya RUPS harus diselenggarakan di tempat kedudukan perusahaan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)...Read More
Sumber Foto
Artificial Intelligence (AI) sebagai pengolahan informasi otomatis dapat dipersamakan dengan “Agen Elektronik” yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) yaitu “perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk...Read More