Prosedur Penjualan Barang Sitaan dalam Perkara Perdata
Sumber Foto Penjualan barang sitaan yang berasal dari suatu perkara perdata ada 2 macam, yaitu: Penjualan dengan perantaraan kantor lelang ( Pasal 200 HIR 215 ayat Rbg) Penjualan oleh orang yang melakukan penyitaan atau orang yang ditetapkan secara khusus oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 200 ayat 2 Rbg) Penjualan sitaan dalam hal ini barang...Read More
Apakah Seseorang yang Membantu Terjadinya Tindak Pidana Dapat Dihukum?
Sumber Foto Terhadap seseorang yang membantu pelaku tindak pidana melakukan pidana, maka menurut Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikenakan hukuman. Kategori daripada pembantu kejahatan yang dapat dikenakan pidana adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan...Read More
Dapatkah Badan Hukum Asing Dipailitkan di Pengadilan Indonesia?
Sumber Foto Pengadilan di Indonesia dapat memutus pailit badan hukum asing. Pasal 3 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan: “Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah...Read More
Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata: Yang Mana Sebaiknya Digunakan oleh Orang Beragama Islam?
Sumber Foto Yang sebaiknya digunakan adalah hukum waris Islam apabila perkara ini adalah perkara waris Islam. Hal ini dikarenakan merujuk pada ketentuan umum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan sebagai berikut: “para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan...Read More
Kapankah Berakhirnya Waktu daripada Perjanjian Kuasa?
Sumber Foto Mengutip Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” halaman 4-5, maka didasarkan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berakhirnya perjanjian kuasa terbagi menjadi 3 (tiga), yakni: 1. Pemberi Kuasa Menarik Kembali secara...Read More
Bisakah Hak Cipta Menjadi Objek Warisan?
Sumber Foto Hak Cipta bisa menjadi objek warisan. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), hak cipta yang dimiliki oleh seorang pencipta yang belum, telah, tidak dilakukan pengumuman, pendisitribusian, atau komunikasi seteleh penciptanya meninggal dunia maka Hak Cipta...Read More
Kewenangan PTUN Mengadili Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan
Sumber Foto Pada umumnya, pelaku tindak pidana korupsi akan diadili di pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Akan tetapi, terdapat pandangan menarik yang muncul pasca dilahirkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Beberapa ahli hukum memandang bahwa undang-undang tersebut sebagai langkah yang mempersulit...Read More
Bisakah Pihak Ketiga Dalam Keputusan Tata Usaha Negara Mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara?
Sumber Foto Pihak ketiga dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara. Siapapun orang atau badan hukum dapat mengajukan gugatan sepanjang ia merasa kepentingannya dirugikan, termasuk pihak ketiga. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.41/K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dengan kaidah hukum yang pada...Read More
Kondisi Tertentu yang Mengakibatkan Suatu Perjanjian Wajib Menggunakan Bahasa Asing/Inggris
Sumber Foto Perjanjian yang melibatkan pihak asing, selain wajib ditulis dalam bahasa Indonesia, wajib juga ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa inggris. Suatu perjanjian tidak hanya wajib menggunakan bahasa Indonesia jika melibatkan pihak – pihak yang berasal dari Indonesia, namun wajib juga menggunakan bahasa Nasional...Read More
