Amar Putusan Kasasi Terhadap Tersangka/Terdakwa Yang Tidak Didampingi Pengacara Selama Proses Hukum?
Sumber foto: di sini Dear Bapak Advokat Boris Tampubolon, bagaimanakan putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi terhadap tersangka/terdakwa yang tidak didampingi pengacara selama proses hukum, apakah dibatalkan dan haruskah diperiksa kembali? Intisari: Bila hak tersangka/terdakwa untuk didampingi pengacara dilanggar, maka putusan Kasasi akan menyatakan putusan Pengadilan Negeri (PN) dan...Read MoreBerhak kah Orang Yang Diberi Kuasa Untuk Menjual Juga Mengajukan Gugatan Perdata Atas Objek Yang Dijual?
Sumber foto: di sini A dan saya pernah melakukan jual beli tanah. Dasar A menjual tanah adalah Surat Kuasa untuk Menjual dari B (pemilik sebagaimana di sertifikat tanah). Berjalannya waktu terjadi perselisihan antara saya dan A terkait jual beli tanah tersebut, lalu A mengajukan gugatan ke pengadilan. Pertanyaan saya. Siapakah yang seharusnya menggugat saya, A atau B? dan bagaimana seharusnya...Read MoreBolehkah Terdakwa Mencabut BAP di Persidangan?
Sumber foto: di sini Selamat malam Pak Boris Tampubolon, apabila tersangka memberikan BAP karena ditekan atau mengalami kekerasan apakah ia secara hukum boleh mencabut BAP tersebut di persidangan? Intisari: Mencabut BAP di persidangan itu boleh. BAP tersangka yang dibuat di bawah tekanan atau kekerasan adalah tidak sah. Apalagi secara hukum, yang menjadi fakta hukum adalah apa yang...Read MoreSiapa Saja Yang Berhak Mengadu atau Melapor Ke Polisi?
Sumber foto: di sini Selamat siang saya ingin bertanya, siapa saja pihak yang berhak mengadu atau melapor ke polisi? Andi Medan. Jawab: Intisari: Prinsipnya, semua orang berhak mengadu atau melaporkan ke polisi asalkan yang bersangkutan mengalami, melihat, mengetahui, menyaksikan atau yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Terkait siapa yang berhak melapor atau mengadu ke...Read MorePasal-Pasal KUHAP Yang Sudah Diubah Oleh Mahkamah Konstitusi
Sumber foto: di sini Sepanjang 2003 hingga 2017, sudah banyak masyarakat mengajukan permohonan Uji Materi (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya Undang-Undang (UU) ataupun pasal-pasal di dalam UU yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945). Diantaranya adalah pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagian pasal yang diuji...Read Moreby Boris Tampubolon8th January 2018 Artikel, Company Law, English Article, Hukum Perusahaan0 comments